Referendum Usai, Inilah Empat Wilayah Ukraina yang Bergabung dengan Rusia

KLIKAKTUAL.COM - Diketahui pihak Kremlin mengatakan referendum yang digelar Rusia di empat wilayah Ukraina akan berakhir pada Selasa (27/9/2022).

Hasil referendum dapat mengarah dianeksasinya 15 persen wilayah Ukraina. Kremlin mengatakan, belum ada keputusan soal menutup perbatasan.

Tentu keputusan Rusia menggelar mobilisasi pertamanya sejak Perang Dunia II mendorong banyak orang keluar negeri.

Rusia akan melakukan mobilisasi pasukan cadangan artinya mengharuskan semua orang yang memenuhi syarat untuk melakukan wajib militer dan membela negaranya  ketika perang terjadi. 

Diketahui empat wilayah tersebut sudah melakukan pemungutan suara di Luhansk, Donetsk, Kherson dan Zaporizhzhia yang terletak di timur dan tenggara Ukraina dimulai Jumat (23/9/2022) lalu.

Di sisi lain, Ukraina dan Barat mengecam referendum itu dan yakin pemungutan suara dicurangi, mereka berjanji tidak akan mengakui hasilnya dan bersama negara barat akan melawan Russia.

Keputusan Rusia memanggil 300 ribu pasukan cadangan menuai protes dan menambah gejolak unjuk rasa yang sudah digelar sejak awal invasi.

Organisasi kemanusiaan memperkirakan sudah 2.000 orang yang ditangkap dalam unjuk rasa.

Moskow melarang kritik terhadap "operasi militer khusus" ke Ukraina.

Penerbangan ke luar negeri habis terjual dan mobil-mobil mengantri di perbatasan. Terdapat laporan kemacetan hingga 48 jam di jalan menuju

Georgia, tetangga pro Barat yang dapat warga Rusia masuki tanpa visa. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov ditanya tentang prospek penutupan perbatasan.

"Saya sama sekali tidak mengetahui hal ini, sampai saat ini tidak ada keputusan yang diambil mengenai itu," katanya, Senin (26/9/2022).

Rusia mencatat memiliki jutaan tenaga cadangan yang dapat dipanggil sebagai pasukan. Pihak berwenang tidak mengungkapkan siapa yang akan dipanggil. Pemerintah Presiden Vladimir Putin memasukan informasi itu sebagai rahasia.

Mobilisasi juga memicu kritik pertama media sejak awal invasi. Sesuatu yang jarang terjadi di negara yang medianya dikendalikan pemerintah.