CIREBON – Menjelang periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), Pemerintah Kota Cirebon memperketat pengawasan armada transportasi umum.h Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, menegaskan bahwa pemeriksaan kelaikan kendaraan atau ramp check bukan sekadar rutinitas formalitas, melainkan langkah krusial mitigasi kecelakaan.
Hal tersebut ditegaskan Siti Farida saat meninjau langsung pelaksanaan ramp check di Terminal Tipe A Harjamukti, Jumat (19/12). Menurutnya, mobilitas masyarakat yang diprediksi melonjak tajam menuntut kesiapan armada yang ekstra prima.
"Kota Cirebon adalah simpul transportasi strategis di Jawa Barat bagian timur. Kita bukan hanya perlintasan, tapi juga tujuan. Oleh karena itu, ramp check ini adalah upaya nyata melindungi nyawa penumpang," ujar Siti Farida.
Ketegasan untuk Armada Tak Layak
Dalam tinjauan tersebut, Siti Farida menginstruksikan para petugas penguji dari Dinas Perhubungan (Dishub) untuk bekerja secara presisi. Ia meminta pengecekan mendetail pada komponen vital seperti sistem pengereman, kelayakan ban, fungsi lampu, hingga ketersediaan alat darurat.
Ia pun memberikan lampu hijau bagi petugas untuk memberikan sanksi tegas jika ditemukan bus yang "nakal" atau tidak memenuhi standar teknis.
"Jika tidak layak, jangan ragu beri sanksi administratif atau larang beroperasi sama sekali sampai diperbaiki. Keselamatan penumpang tidak bisa ditawar-tawar," tegasnya.
Fokus pada Kesehatan Sopir dan Cuaca Ekstrem
Tak hanya kondisi mesin, faktor manusia juga menjadi sorotan. Siti Farida mengapresiasi langkah Dinas Kesehatan dan PSC 119 yang melakukan skrining kesehatan bagi para sopir. Pengecekan mencakup tekanan darah hingga tes urine untuk memastikan pengemudi bebas narkoba dan tidak dalam kondisi kelelahan ekstrem.
Mengingat masa Nataru bertepatan dengan musim penghujan, ia juga meminta sinergi antara BPBD, Dinas PUPR, dan DPRKP untuk memantau kondisi infrastruktur jalan serta potensi gangguan cuaca.
Mekanisme Stiker Kelaikan
Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon, Andi Armawan, menjelaskan bahwa pemeriksaan mencakup tiga aspek: administrasi, teknis kendaraan, dan kesehatan awak bus.
"Jika hasil uji menyatakan kendaraan tidak layak, kami melarang bus tersebut berangkat. Kami akan meminta pihak operator menyediakan armada pengganti agar penumpang tidak terlantar," jelas Andi.
Beberapa poin utama pemeriksaan antara lain:
