JAKARTA, Klikaktual.com- Presiden Ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri menegaskan dirinyalah yang membentuk BMKG, BNPB, BNN, hingga KPK. Hal itu dikatakan Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut saat acara pembukaan Rapat Koordinasi Pembangunan Nasional (Rakorbangnas) BMKG secara virtual, Kamis (29/7/2021).
Mengawali sambutannya, Megawati mengatakan penanganan serta mitigasi bencana di daerah masih sangat lambat. "Bagi daerah, saya melihat sampai saat ini mohon maaf, daerah itu sangat lambat sekali," kata Megawati Soekarnoputri seperti dikutip dari laman resmi DPP PDIP, Jumat 30 Juli 2021.
Dikatakan Megawati, hal ini terjadi karena masih ada pola pikir bahwa bencana tak terjadi setiap hari. Padahal, lanjutnya, mitigasi bencana harus dilakukan, mengingat dampaknya yang bisa saja memakan korban. "Jadi tidak ada rutinnya. Padahal, satu kali kejadian, korban manusia pasti terjadi, korban dan lain sebagainya," ujar Megawati
Dia pun mengingatkan daerah harus menyiapkan alokasi dana untuk menghadapi atau mitigasi bencana. "Daerah itu mau tidak mau atau memang tidak ada, harus ada alokasi dana untuk bencana. Tidak bisa lagi menunggu," kata Presiden kelima RI tersebut.
Baca Juga: Gagal Melaju ke 8 Besar, Jonatan Christie: Saya Minta Maaf
Baca Juga: BOR Wisma Atlet Turun Jadi 38 Persen, Jokowi: Kita Patut Bersyukur
Dalam kesempatan itu, Megawati menjelaskan mengapa hadir dalam Rakorbangnas BMKG. Dirinya merupakan tokoh yang melahirkan BMKG. Menurut Megawati, kelahiran BMKG diawali saat dirinya masih menjadi wakil presiden dari Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.
Ketika ituMegawati ditugaskan Gus Dur untuk menangani konflik dan bencana alam. "Mungkin saya harus menyampaikan mengapa saya muncul di BMKG ini supaya ya dapat dimengerti mengapa disebut tokoh. Jadi sedikit saja, ketika saya menjadi wakil presiden, saya ditugasi oleh Presiden Abdurrahman Wahid untuk menangani pada waktu itu adalah bencana konflik dan bencana alam. Jadi ini tentunya karena penugasan dari Presiden, saya menyatakan siap," kata Megawati.
Megawati ketika itu minta ditunjukkan badan yang menangani bencana alam. Ia terkejut ketika itu hanya di bawah subdirektorat jenderal kementerian. "Saya benar-benar merasa terkejut karena waktu itu tempat yang sekarang disebut BMKG berada di sub direktorat jenderal kalau sekarang kementerian perhubungan,” ujarnya.
Baca Juga: Anda Sudah Dapat? Tahun Ini Jokowi Serahkan BPUM Total Rp15,3 Triliun
Baca Juga: Kabar Gembira! PT Kimia Farma Bisa Buat Antivirus Covid-19, Jumlah Produksinya Wow Banget
Megawati akhirnya melaporkan kepada Gus Dur. Jika hal ini tidak diubah, Megawati mengaku akan mengundurkan diri tugas menangani bencana. Karena prosesnya akan lambat. “Jadi singkat, saya melaporkan hal ini kepada Presiden Abdurrahman Wahid dan saya mengatakan ‘kalau ini tidak diubah, pak maka saya ingin mengundurkan diri dari tugas menjadi ketua penanggulangan bencana’. Saya ingat presiden Gus Dur bertanya ‘mengapa demikian Bu’ ya artinya yang saya harus hadapi adalah akan menjadi proses yang lambat,” ujar Megawati.
Megawati kemudian menyebut BMKG, BNPB, KPK, hingga BNN merupakan lembaga bentukannya. "Saya yang membuat BMKG, BNPB. Bukan bermaksud untuk menyombongkan diri. BNN, KPK, masih banyak lagi dan lain sebagainya," pungkas Megawati.
