Tak Terima Diganti, Ketua DPRD Kota Cirebon, Affiati Gugat Prabowo dan Partai Gerindra

CIREBON, Klikaktual.com - Rencana pergantian ketua DPRD Kota Cirebon yang sedang diproses pimpinan DPRD, akhirnya terhenti. Itu setelah Affiati SPd melayangkan gugatan kepada Prabowo Subianto sebagai ketua dewan pembina dan DPP Partai Gerindra.

Kepada awak media, Ketua DPRD Kota Cirebon, Affiati SPd mengatakan, pihaknya melayangkan gugatan atas surat keputusan (SK) DPP Partai Gerindra perihal Pergantian Ketua DPRD Kota Cirebon Periode 2019-2024.

Menurutnya, proses penerbitan SK yang dilakukan DPP Gerindra sudah menciderai hak demokrasi.

Baca Juga: 5 Pemain Persib Absen saat Menghadapi Bhayangkara FC di Seri Kedua BRI Liga 1, Robert Ngaku Tidak Khawatir

Karena tidak pernah ada klarifikasi atau pemberitahuan terlebih dahulu kepada dirinya.

Sehingga atas dasar itulah, dirinya yang selama ini diam dan enggan berkomentar, melakukan pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. 

"Berita soal SK itu pure saya tidak tahu alasannya. Kenapa saya tidak komen apa-apa, saya masih menjaga marwah partai. Kemarin sampai sekarang saya coba selesaikan secara baik-baik, tapi tidak ada tanggapan," ujarnya, Senin (11/10/2021).

Baca Juga: Catat, Ini Syarat Lengkap Turis Asing Bisa Masuk Bali

Melalui tim kuasa hukumnya, Panaripta Law Firm dan Associates, Bayu Kresnha Adhiyaksa SH dan Gideon Manurung menyampaikan, dasar gugatan itu yakni Penerbitan SK yang tidak transparan, diskriminatif, sewenang-wenang dan melanggar hak hukum Affiati. Juga menciderai prinsip demokrasi. 

"Adapun dasar gugatannya, SK tersebut tidak transparan, diskriminatif, semena-mena, dan melanggar hak hukum klien kami, serta menciderai demokrasi," ujarnya

Menurut kuasa hukum Gideon Manurung, Affiati tidak menyalahi AD/ART partai, maupun pelanggaran lain selama menjadi ketua DPRD Kota Cirebon.

Baca Juga: Bocoran Ikatan Cinta 12 Oktober 2021: Andin dan Irvan Temukan Titik Terang, Denis Setiano Bakal Tertangkap?

"Keputusan A Quo, tidak pernah satu kali pun klien kami tidak diklarifikasi terkait pelanggaran. Setelah lahir SK tersebut klien kami mencari informasi mulai dari DPC, DPD dan DPP. Namun tidak ada tanggapan. Faktor pembuatan SK tersebut diambil dari suara like or dislike," katanya.

Dalam surat gugatannya, Bayu juga meminta untuk para tergugat membayar ganti rugi kepada penggugat.