Ketua Umum PPP: Demokrasi tanpa Kesejahteraan Adalah Demokrasi yang Gagal

photo author
- Minggu, 22 Agustus 2021 | 13:18 WIB
Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa/Foto: DPP PPP
Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa/Foto: DPP PPP

JAKARTA, Klikaktual.com- Demokrasi tanpa kesejahteraan adalah demokrasi yang gagal. Pandangan itu disampaikan Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa saat pidato kebangsaan memperingati HUT ke-50 tahun Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia, Jumat (20/8/2021).

Pada kesempatan itu, Suharso Monoarfa mengatakan bahwa PPP terpanggil untuk memikul tugas-tugas sejarah yang sangat penting. Di antaranya, pertama PPP menjadi bagian penting dalam mewujudkan Islam Rahmatan lil Alamin.

"Masyarakat Indonesia ternyata membrikan amanat penting bagi PPP untuk peduli, bersimpati, membela dan mewakili umat islam, merawat kemajemukan dan melindungi kalangan minoritas, serta selalu ada di tengah dan bersama masyarakat," jelas Suharso Monoarfa, dikutip dari laman resmi DPP PPP.

Baca Juga: PKS: Wacana Presiden Tiga Periode adalah Gejala Otoritarianisme

Kedua, kata Suharso Monoarfa, PPP memikul tugas sejarah bersama seluruh unsur kebangsaan terpanggil untuk membuktikan bahwa demokrasi adalah instrumen atau tata cara berlomba-lomba mewujudkan kebaikan dan kebajikan. "Demokrasi bukanlah alat untuk memecah belah, demokrasi bukan untuk saling mencaci dan membenci," jelasnya.

Dikatakannya, demokrasi wajib untuk dijadikan insturmen untuk saling mendukung memulyakan dan saling membesarkan dengan berlomba-lomba menebar manfaat dan kemaslahatan bagi sesama dan semesta. "Dalam rangka itu, tak ada pertentangan antara demokrasi dan Islam," tegas Suharso Monoarfa.

Ketiga, PPP punya tugas untuk menegaskan bahwa kebaikan dan kebajikan demokrasi yang terpokok adalah mengorientasikan langkah kebijakan pada umat, rakyat dan bangsa, berdemokrasi bukanlah melayani segelintir elit yang berkuasa, atau yang berpunya. "Berdemokrasi adalah proses pembuktian bahwa tak ada satupun, seorangpun yang tertinggal atau ditinggal," kata Suharso Monoarfa.

Baca Juga: Ketua DPR Kesal, Banyak Faskes  yang ‘Ngakali’ Harga Tes PCR

Keempat, lanjutnya, PPP yang berlandaskan prinsip rahmatan lilalamin terpanggil sejarah untuk membuktikan bahwa fungsi terpokok dari demokrasi adalah menyejahterakan umat, memuliakan rakyat dan membangun bangsa. "Demokrasi niscaya menghasilkan kesejahteraan, demokrasi tanpa menghasilkan kesejahteraan adalah demokrasi yang gagal," papar Menteri Bappenas ini.

Selanjutnya, Menteri Perumahan Rakyat 2009-2011 ini mengatakan dalam menyongsong Indonesia Merdeka di 2045 PPP berkomitmen menjadi bagian penting dari ikhtiar besar dan mulia bangsa untuk bersama-sama untuk mencapai 4 impian dan cita-cita bangsa. "Pertama, menyandingkan Islam dan demokrasi, menyandingkan demokrasi dan kesejahteraan, menyandingkan kebebasan dan stabilitas, dan menjadikan Indonesia basis Islam Rahmatan lil Alamin," kata Suharso Monoarfa.

Baca Juga: Cerita Bupati Banyumas Minta Oksigen ke Gubernur Jawa Barat, Transaksi Jam 3 Pagi di Tengah Hutan

Untuk mewujudkan itu, sambungnya, PPP memiliki 6 prinsip perjuangan, yaitu Prinsip Ibadah, Prinsip Istiqomah, Prinsip Kebenaran, Kejujuran dan Keadilan, Prinsip Musyawarah, Prinsip Persamaan, Kebersaman dan Peratuan, Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar.

"Keenam prinsip itu wajib dijadikan landasan untuk ikhtiar kite merawat persatuan dengan pembangunan. Keenam prinsip itu wajib dijaga untuk menunaikan komitmen kita ikut serta di garda terdepan menggapai mimpi dan cita-cita bangsa kita," pungkas Suharso Monoarfa. ***

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Reynaldi Agustian

Tags

Rekomendasi

Terkini

X