Baca Juga: 4 Rekomendasi Drama Korea yang Ceritanya Ringan dan Menghibur
Akhirnya, Yandri pun berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Pernyataan ini disampaikan Yandri sebagai tanggapan terhadap kritik dari Mahfud MD.
Kemudian ada juga Yusril Ihza Mahendra yang baru saja tuai kontroversi dengan mengungkapkan bahwa, peristiwa 1998 bukan pelanggaran HAM berat.
Namun, Yusril Ihza Mahendra pun langsung memberikan klarifikasi soal pernyataannya itu.
Ia menjelaskan bahwa, dirinya merasa pernyataannya disalahartikan, sebab tidak sepenuhnya mendengar pertanyaan yang diajukan oleh wartawan.
"Kemarin, saya tidak begitu jelas dengan pertanyaan yang diajukan kepada saya, apakah itu terkait genocide atau ethnic cleansing? Jika itu yang ditanyakan, maka kedua hal tersebut memang tidak terjadi pada tahun 1998," kata Yusril.
Baca Juga: Apa Bedanya Staf Khusus Presiden dan Utusan Khusus Presiden?
Lalu juga ada Natalius Pigai sebagai Menteri HAM, yang baru saja dilantik beberapa hari yang lalu.
Natalius Pigai mengatakan bahwa, kementeriannya mendapatkan anggaran sebesar Rp64 miliar.
Kemudian ia pun mengusulkan agar anggaran tersebut dirombak, ia menginginkan anggaran sebesar Rp20 triliun.
Sebagai mantan Komisioner Komnas HAM, ia menekankan perlunya memperkuat perlindungan HAM dan memenuhi kebutuhan HAM masyarakat.
Baca Juga: Apa Bedanya Staf Khusus Presiden dan Utusan Khusus Presiden?
Namun, ia berpendapat bahwa, anggaran sebesar Rp64 miliar itu tidaklah cukup.
