Karena, segala bentuk provokasi dan berita bohong sangat mudah masuk dan menyebar.
"Kita akui pada Pileg dan Pilpres, bentuk provokasi dan berita bohong di medsos sangat berkurang. Makanya kita berupaya kembali agar pada Pilkada pun demikian. Melalui kerja sama dengan stakeholder," ungkapnya.
Pembelajaran dalam menjaga stabilitas politik daerah, diambil dari Pilkada pada 2018 lalu. Banyak potensi yang menimbulkan suhu politik memanas, bahkan hingga ada pemungutan suara ulang (PSU) dan gugatan di tingkat Mahkamah Konstitusi (MK).
"KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara memiliki sistem juga agar yang pemilu berjalan baik. Kita dukung agar partisipasipun naik. Kemudian massif sosialisasikan kedewasaan menerima informasi dan berbeda pilihan," katanya.***
