CIREBON, Klikaktual.com - Badan Pengelola Taman Air Goa Sunyaragi (BP TAGS) angkat bicara terkait kisruh Keraton Kasepuhan Cirebon saat ini.
Lembaga yang mengelola Objek Wisata Taman Air Goa Sunyaragi di Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon itu meminta pemerintah daerah hingga pusat turut tangan menyelesaikan kisruh tersebut.
"Kami meminta Walikota Cirebon (Nashrudin Azis), Gubernur Jawa Barat (Ridwan Kamil) hingga Presiden (Joko Widodo) segera turun tangan menyelesaikan konflik ini. Karena baik situs Goa Sunyaragi dan Keraton Kasepuhan merupakan aset bangsa Indonesia yang dilindungi undang-undang cagar budaya," tegas Kepala Bagian Humas BPTAGS, Eko Ardi Nugraha dalam rilisnya kepada Klikaktual.com, Kamis (19/8/2021).
Baca Juga: Dua Bulan Operasi Pekat, Polres Majalengka Amankan 8 Pelaku, Sita 6.416 Narkoba dan 425 Botol Miras
Menurut Eko, saat ini pihaknya dalam kondisi status quo. Baginya, Goa Sunyaragi adalah aset sejarah milik warga Cirebon dan pemerintah Indonesia. Sehingga pihaknya tidak mau ikut campur dalam konflik yang sedang terjadi di Keraton Kasepuhan ini.
"Goa Sunyaragi bukan milik pribadi Sultan dan keluarganya. Tetapi milik masyarakat Indonesia, khususnya warga Cirebon yang pengelolaannya memang disetujui oleh Keraton Kasepuhan," tambah Eko Ardi.
Baca Juga: Harga Tes PCR Masih di Atas Rp495 Ribu sampai Rp525 Ribu? Segera Lapor Polisi!
Adapun saat ini Objek Wisata Goa Sunyaragi juga masih tertutup untuk kegiatan wisata karena masih dalam kondisi PPKM di wilayah Kota Cirebon. Pihaknya pun tidak merasa terganggu dengan dinamika kepemimpinan di internal Keraton Kasepuhan.
"Goa Sunyaragi sudah hampir 2 bulan ini tutup dan tidak menerima kunjungan. Kami akan kembali membuka menunggu keputusan pemerintah," tutup Eko.
Baca Juga: Update Covid-19 19 Agustus 2021: Bertambah 22.053 Kasus Baru, Total Kasus Positif Jadi 3.930.300
Sementara itu, Wakil Direktur BPTAGS, R Chaidir Susilaningrat meminta agar persoalan Keraton Kasepuhan dapat diselesaikan secara baik dan bermartabat.
"Jangan sampai konflik yang ada menjadikan wibawa dan kehormatan keraton tergerus," ucapnya.
Chaidir juga meminta pemerintah daerah dan pusat ikut menyelesaikan guna memberikan solusi terbaik.
Baca Juga: Aparat Desa dan RW di Majalengka Dibacok dan Ditikam karena Tegur Pesta Miras
