BOGOR, Klikaktual.com- Walikota Bogor Bima Arya menceritakan pengalamannya menuntaskan polemik Gereja Kristen Indonesia atau GKI Yasmin. Pengalaman itu disampaikan dalam webinar bertajuk ‘Memperkokoh Jembatan Kebangsaan: Belajar Mediasi Konflik dari Pengalaman Jusuf Kalla’ yang digelar Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina, Kamis (19/8/2021).
Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK) juga hadir dalam webinar itu. JK berbagi pengalaman ketika menjadi mediator sejumlah konflik di dalam dan luar negeri. Menurut JK, setiap penyelesaian konflik harus menggunakan jalan tengah dan membutuhkan mediator.
JK mengatakan, 76 tahun Indonesia merdeka tercatat telah terjadi 15 kali konflik besar, empat konflik di antaranya diselesaikan dengan damai. Sementara sisanya dilakukan dengan operasi militer.
Baca Juga: JK Puji Bima Arya Selesaikan Polemik GKI Yasmin, Lebih dari 10 Tahun Akhirnya Tuntas
“Syarat pertama kalau Anda ingin menjadi mediator adalah mengetahui permasalahannya dengan detail. Yang kedua, seorang mediator harus independen. Jika mediator berpihak, maka akan kehilangan kepercayaan dan bisa memperkeruh konflik,” ungkap JK.
Nah, pengalaman JK itu lantas turut direspons Bima Arya. “Pak JK ini saya kira inspirator kita semua. Kita bangga sekali dengan sejarah keberhasilan di Aceh, Poso dan lain-lain. Kita tidak bisa membantah Pak JK dalam banyak hal, tapi di ujung ada sedikit catatan untuk Pak JK yang barangkali bisa dibantu untuk mencerahkan kami ini yang lebih muda,” ujar Bima Arya, dikutip dari laman resmi Pemkot Bogor.
Bima Arya menyatakan setuju dengan JK bahwa mediator itu harus detail dalam mengetahui permasalahan yang sedang terjadi. Bima Arya lalu bercerita mengenai jalan panjang penyelesaian polemik GKI Yasmin.
Baca Juga: BNN Tangkap Penyelundup Sabu Jaringan Thailand-Aceh, Lihat Nih Nekat Lintas Negara Pakai Speedboat
“Ketika saya belum jadi walikota, saya melihat konflik Gereja Yasmin itu dengan penuh kekesalan. Kok susah banget sih, apa susahnya itu dibuka saja gerejanya, begitu kira-kira. Tetapi kemudian ketika saya jadi walikota, saya pelajari secara detail, it’s not that simple. Tidak semudah itu dan strukturnya sangat complicated,” beber Bima Arya.
“Saya jadi ingat pelajaran resolusi konflik, bahwa konflik itu ada dua level, the logic of two-level games. Jadi kalau ada dua yang bertarung, di masing-masing pihak itu banyak layer (lapisan) lagi. Disitulah saya melihat realitas yang sama. Energi kita banyak sekali diarahkan untuk memahami anatomi konflik itu. Itu sangat tidak mudah,” tambah Bima Arya.
Bima Arya lalu meminta pandangan JK, sejauh mana menempatkan dimensi hukum di atas prinsip-prinsip pemenuhan hak yang masih menjadi perdebatan. “Pak JK juga tadi sampaikan, di atas undang-undang ada keadilan. Bagi saya, bagi pemkot, bagi teman-teman GKI dan Sinode ini sudah selesai. Karena sudah terjadi pemenuhan hak," kata Bima Arya.
Baca Juga: Tanaman Porang Potensi Komoditi Ekspor, Ini Instruksi Jokowi ke Menteri Pertanian
"Tapi bagi teman-teman yang lain ini masih menyisakan pertanyaan tentang sejauh mana ketaatan kita terhadap hukum. Bagaimana pemkot dianggap tidak taat kepada keputusan MA. Tetapi kami punya tafsiran lain tentang MA itu,” sambung Bima Arya.
Seperti diketahui, pada tanggal 8 Agustus 2021 Pemerintah Kota Bogor secara resmi sudah menyerahkan dokumen izin mendirikan bangunan (IMB) Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin di Cilendek Barat, Bogor.
