JAKARTA, Klikaktual.com - Pengamat politik Ubedilah Badrun memprediksi, Presiden Jokowi sangat berpotensi diberhentikan dari kursi presiden di tengah jalan.
Kenapa? Ubedillah Badrun menyebut, kebijakan Presiden Jokowi dalam menangani pandemi Covid-19 keliru sejak awal. Karena abai terhadap perintah UU Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
Bukan hanya itu, dia juga menilai, citra rezim Jokowi sangat buruk dan mewarisi problem yang membahayakan masa depan bangsa.
Baca Juga: Lampu Kuning! Presiden Jokowi Harus Siap-siap Ditinggal PDIP
Tidak salah lanjut Ubedillah Badrun,
PDIP saat ini sudah mulai menjaga jarak dengan pemerintah Presiden Jokowi. Dan sepertinya siap-siap ambil jurus untuk meninggalkan eks walikota Solo itu.
"Jika jaga jarak ini menguntungkan PDIP, hal yang tidak mustahil PDIP meninggalkan Presiden Jokowi," paparnya.
Untuk jaga-jaga, dia meminta PDIP mengambil peran menyelamatkan negara. Jika terlambat atau tidak dilakukan, maka peran itu akan diambil dan direbut kekuatan oposisi.
Baca Juga: PLN Jangan Tergantung Swasta, Perlu Bangun Pembangkit Listrik Sendiri
"Akibatnya, PDIP akan ditinggalkan rakyat dan mengalami nasib tragis pada kontestasi politik berikutnya," papar dia.
Sementara, pendiri lembaga survei KedaiKopi Hendri Satrio mengungkapkan hubungan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan PDIP sedang tidak baik-baik saja. Alarm keras dan lampu kuning ini harus dibaca mantan Gubernur DKI Jakarta itu, untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu PDIP bye bye meninggalkan Jokowi.
Menurut Hendri, sangat mungkin PDIP meninggalkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelum Pilpres 2024. Sinyal itu terlihat menanggapi sikap beberapa kader PDIP yang mulai mengkritisi kebijakan pemerintah Jokowi dalam menangani pandemi Covid-19 di Indonesia.
Baca Juga: Kasus Covid-19 Melandai, Jawa Barat Konsisten Terapkan 3T
"Sangat mungkin dan itu yang terjadi sekarang," tegas Hendri.
Seperti diketahui, kader PDIP yang juga anggota DPR RI, Effendi Simbolon terang-terangan menuding Presiden Jokowi yang ogah menerapkan karantina nasional alias lockdown untuk mengatasi laju penyebaran Covid-19, sebagai sebuah pelanggaran konstitusi.
Wakil rakyat dari PDIP lainnya, Masinton Pasaribu mengkritik tajam Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang dinilainya menggampangkan masalah.
Sementara Ketua DPR RI Puan Maharani mengkritik aturan makan di warung maksimal 20 menit dalam penyesuaian PPKM Level 4 yang diumumkan Presiden Jokowi. ***
