JAKARTA, Klikaktual.com - Perusahaan Listrik Negara (PLN) diminta lebih aktif membangun pembangkit listrik sendiri daripada mengandalkan peran Independen Power Producer (IPP) atau perusahaan listrik swasta.
"Jika PLN tersubordinasi atau dengan kata lain IPP mendominasi sektor pembangkitan, dikhawatirkan muncul kondisi dimana tarif listrik atau subsidi sektor kelistrikan dikendalikan oleh pihak swasta. Sebab porsi revenue sisi pembangkitkan adalah 70 persen dari total bisnis kelistrikan. Ini tentu tidak kita inginkan," terang Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto dalam siaran persnya, Jumat (6/8/2021).
Untuk diketahui, saat ini pasokan listrik wilayah Jawa-Bali mayoritas disediakan oleh IPP. Kondisi ini tidak ideal karena PLN adalah kuasa usaha yang mendapat mandat mewakili negara untuk mengelola sektor kelistrikan.
Karena itu, pihaknya mendorong PLN lebih aktif membangun pembangkit listrik. Terutama pembangkit listrik hijau yang menguntungkan. Dengan keuntungan itu, PLN bisa membayar utangnya, sekaligus secara perlahan tapi pasti kembali mendominasi sektor pembangkitan listrik.
Baca Juga: Top Banget! PT Biotechnologies Indonesia Membuat Vaksin Covid-19, Sekarang Masuk Uji Tahap ke-3
Salah satunya PLN harus mengupayakan membangun pembangkit listrik dengan skema kerja sama permodalan, dan bagi hasil yang saling menguntungkan. Upaya ini lebih aman ketimbang tergantung kepada pihak IPP.
Karena itu, dia menyambut baik kerja sama PLN dengan beberapa lembaga permodalan dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Cirata, Purwakarta, Jawa Barat.
Dia berharap pembangunan PLTS berkapasitas sebesar 145 Mega Watt AC (MWAC) ini sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Sehingga diharapkan dapat beroperasi mulai November 2022 mendatang, dan bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Baca Juga: Keren, Hampir 100 Persen Warga Jakarta Sudah Vaksin
"Pembangunan PLTS Cirata ini sangat penting. Bukan semata karena skema permodalannya yang lebih aman namun juga sebagai upaya peningkatan kontribusi sumber energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional, sesuai dengan target yang sudah dipatok," jelas Mulyanto.
Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Industri dan Pembangunan ini menegaskan, lingkup kerja PLN di bidang pembangkit, transmisi dan distribusi yang terintegrasi ini perlu dipertahankan dan bahkan dikokohkan dalam rangka meningkatkan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan energi nasional.***
