BLT BBM Segera Cair ke Nelayan, Tukang Ojek, dan Pelaku UMKM di Cirebon, Dana Rp7,4 M Siap Digelontorkan

BANTUAN Langsung Tunai atau BLT BBM akan segera cair kepada Nelayan, Tukang OJek dan pelaku UMKM di Kabupaten Cirebon, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon sendiri telah menyediakan anggaran sebanyak Rp7,4 milliar.

Diketahui, anggaran BLT BBM tersebut hanya diperuntukan sebagai jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang terdampak kenaikan BBM.

"Anggaran kami yang untuk BLT BBM itu mencapai Rp7,4 milliar," ujar Sekertaris Daerah Kabupaten Cirebon Hilmi Rivai, pada Jumat 23 September 2022. Sebagaimana dikutip dari Antaranews.

Baca Juga: Simak! BSU Subsidi Gaji Tahap 3 Cair Minggu Depan, Begini Cara Cek dan Persyaratannya

Bantuan sosial BLT BBM akan digelontorkan kepada warga yang berhak mendapatkan, terhitung dari bulan Oktober sampai Desember 2022.

Hilmi mengatakan, Nelayan, Tukang Ojek, serta Pelaku UMKM akan mendapatkan bantuan sosial tersebut dengan catatan kelompok yang disebutkan tadi belum terdata di pemerintah pusat.

"Kami berikan kepada warga yang belum terdata di pemerintah pusat, seperti nelayan, pengemudi ojek, dan pelaku UMKM" tuturnya.

Baca Juga: Catat! Ini Sederet BLT yang akan Cair Pada Desember 2022, Salah Satunya Bansos Anak Yatim dan Lansia

Hilmi melanjutkan, untuk bantuan dari pemerintah pusat sendiri yang diketahui cair lewat kantor pos sudah berjalan dari beberapa minggu lalu dan terpantau berjalan dengan kondusif.

Hanya saja menurut Hilmi, terdapat dua desa yang mengalami kendala dalam pencairan BLT BBM.

Menurutnya, kemandekan administrasi dalam penyaluran bantuan sosial kepada dua desa tersebut ditengarai karena sebelumnya Desa tersebut pernah berganti Kecamatan.

"Semua berjalan lancar, hanya ada dua desa yang terkendala administrasi, karena desa itu pernah berganti kecamatan," katanya.

Baca Juga: Raih Rating 3,9 Persen di Penayangan Perdana, Love In Contract Ada di Urutan Pertama

Untuk BLT BBM yang rencanya akan dibagikan oleh Pemkab Cirebon pada Oktober sampai Desember 2022, menurut Hilmi seudah sesuai amanat dari Pemerintah Pusat.