Kontroversi Pangkostrad Dudung soal Semua Agama Benar, PKS Ingatkan Agar Bicara Sesuai Kapasitas

photo author
- Jumat, 17 September 2021 | 10:22 WIB
Anggota DPR RI dari PKS Bukhori Yusuf.  (Foto: Dok Net/Istimewa).
Anggota DPR RI dari PKS Bukhori Yusuf. (Foto: Dok Net/Istimewa).

JAKARTA, Klikaktual.com- Panglima Komando Strategis TNI Angkatan Darat (Pangkostrad) Letnan Jenderal (Letjen) TNI Dudung Abdurachman tengah menjadi sorotan. Itu setelah ia mengatakan bahwa semua agama benar di mata Tuhan.

Sejumlah pihak mengkritik apa yang disampaikan Dudung Abdurachman. Salah satunya Anggota DPR dari PKS yang juga anggota Komisi Agama DPR RI, Bukhori Yusuf.

Bukhori mengingatkan diskursus soal kebenaran agama sejatinya bukan domain TNI. Kapasitas Dudung sebagai pejabat militer, politisi PKS ini pun mengharapkan kebijaksanaan dan kehati-hatian Dudung dalam melontarkan pernyataan yang berada di luar domain pengetahuannya. 

Baca Juga: Siap Hadapi Serangan Jantung Sebelum Terjadi, Simak 8 Poin Penjelasan Berikut

Kebijaksanaan dan kehati-hatian itu, sambung Bukhori, agar tidak mengulang kontroversi di masa mendatang. “Saya pikir bukan otoritas TNI untuk bicara tentang kebenaran agama," terang Bukhori.

"Namun perlu ditegaskan, bukan berarti dilarang secara mutlak. Hanya saja, mengingat isu ini bersifat sensitif dan prinsipil, diskursus ini seyogyanya diterangkan oleh pihak yang selaras dengan kapasitasnya, seperti pemuka agama demi menghindari polemik,” tambah Bukhori, dikutip dari laman resmi Fraksi PKS, Jumat (17/9/2021).

Anggota Komisi VIII DPR RI ini menjelaskan, tugas TNI adalah menjaga pertahanan dan keamanan negara sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945). 

Baca Juga: Jumat Ini Sampai Minggu, Polisi Kembali Berlakukan Ganjil Genap di Jalur Puncak Bogor

Karenanya, ia mengimbau Dudung untuk berbicara sesuai dengan kapasitasnya. Mengedepankan kebijaksanaan dan kehati-hatian.

Menyitir Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 disebutkan: ‘Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung’

“TNI diberikan mandat oleh konstitusi untuk menjadi lapis terdepan dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Sebab itu, saya mengingatkan agar Letjen Dudung berbicara sesuai dengan kapasitasnya.” pungkas Bukhori. ***

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Reynaldi Agustian

Tags

Rekomendasi

Terkini

Pemprov Jabar Dorong Proses Sertifikasi Aset Negara

Sabtu, 20 Desember 2025 | 17:16 WIB

Begini Cara Pemprov Jabar Era KDM Cegah Bencana Alam

Sabtu, 20 Desember 2025 | 17:10 WIB
X