JAKARTA, Klikaktual.com- Bantuan Subsidi Upah atau BSU masih dikeluhkan. Terutama dari mereka yang sudah mendaftar tapi tak kunjung menerima uangnya.
Dan, mereka yang mengalami hal seperti itu tidak sedikit. Karena itu, Kemenaker diminta lebih responsif dalam menerima pengaduan dari masyarakat.
Hal itu seperti disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati. Dia meminta Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) membuka layanan pusat pengaduan terkait BSU para pekerja.
Baca Juga: Mulai Hari Ini, Tarif Rapid Antigen di Stasiun Turun Jadi 45 Ribu
Politisi yang akrab disapa Mufida itu meminta layanan pusat pengaduan ini bersifat terpusat dan responsif. Ia menyebut Kemenaker memang telah memiliki kanal pengaduan via website, telepon, dan WhatsApp.
Meski begitu, Mufida meminta sifat responsif atas aduan dan batas waktu penyelesaian aduan juga menjadi standar layanan pengaduan.
Mufida mendapat banyak laporan terkait persoalan penyaluran BSU tahap III oleh pekerja. Persoalan yang didapatkan terkait kendala belum cairnya BSU padahal sudah terdaftar, jumlah yang masuk ke rekening masih 0, persoalan rekening bersama hingga pertanyaan soal asas keadilan bagi penerima BSU.
Baca Juga: Tanpa Alas Kaki Apapun, Jokowi Berbaur dengan Warga Lepas Tukik di Cilacap
“Aduannya banyak sekali, saya kira aduan ini juga sudah sampai di Kemenaker. Sebab itu, perlu ada layanan aduan yang responsif dan memberikan solusi cepat dari banyaknya aduan soal BSU termin III ini,” ungkap Mufida dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (24/9/2021), dikutip dari laman resmi Fraksi PKS.
Mufida juga menyarankan Kemenaker membuat semacam Frequently Asked Questions (FAQ) dari banyaknya aduan yang masuk dan mensosialisasikan secara massif kepada pekerja penerima BSU.
“Coba lihat di setiap kampanye soal manfaat BSU oleh Kemenaker di Media Sosial, justru komentar yang muncul adalah aduan beragam persoalan terkait BSU dan pencairan BSU oleh pekerja. Jadi teman-teman pekerja mencari-cari saluran pengaduan kemana mereka harus mendapatkan solusi. Kemenaker harus menangkap aspirasi ini,” terang Mufida.
Baca Juga: Ria Ricis Resmi Dilamar Sang Kekasih, Kata-kata Teuku Ryan Bikin Meleleh
Anggota DPR RI Dapil Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Luar Negeri ini mengingatkan, semangat BSU adalah pemberian bantuan bagi pekerja agar tetap bisa menjalankan roda ekonomi keseharian. Kampanye manfaat BSU yang tengah dilakukan Kemenaker seharusnya juga dirasakan mereka yang ternyata kesulitan dalam pencarian BSU.
“Uang 1 juta benar-benar amat bermanfaat bagi pekerja dengan gaji di angka Rp3,5 juta. Apalagi sekarang bersamaan PTM tebatas dimulai, banyak pekerja yang mengadukan butuh BSU untuk biaya sekolah anak-anak, termasuk untuk kebutuhan sehari-hari,” ujar pembina Sahabat Migran ini. ***