Baca Juga: Anggota DPR RI Menilai PPPK Lebih Berpihak Pada Guru Negeri : Guru Swasta Terabaikan
Baginya, seleksi adalah pintu untuk memastikan standar kompetensi tidak jatuh.
"Kalau kita ingin mencari standar kualitas, tentu ada proses seleksi, ya kan," ujar Doli, dikutip dari YouTube TVR Parlemen, pada hari Kamis, 4 Desember 2025.
3. Muhammad Rifqinizamy Karsayuda (Ketua Komisi II DPR).
Selanjutnya yaitu ada Muhammad Rifqinizamy Karsayuda selaku Ketua Komisi II DPR, yang dengan tegas juga menolak peralihan PPPK jadi PNS tanpa tes.
Ia khawatir rekrutmen ASN akan terganggu dalam rentang waktu yang cukup lama jika seleksi dihilangkan.
"Anak-anak kita mungkin 5 sampai 7 tahun, kita akan vakum nggak ada penerimaan," kata Rifqi.
Menurutnya, kebijakan semacam itu justru menutup kesempatan generasi baru.
4. Zulfikar Arse Sadikin (Anggota Komisi II DPR).
Dirinya mengatakan dengan tegas, bahwa PPPK memang disiapkan sebagai solusi khusus bagi tenaga honorer, bukan jalur alternatif menuju PNS.
Akan tetapi, Ia meyakini pengangkatan tanpa tes akan menimbulkan kekacauan baru dalam pemetaan kebutuhan ASN.
Suara empat pejabat ini menunjukkan arah politik yang semakin jelas.
Demikianlah informasi tentang deretan pejabat yang menolak keras peralihan PPPK jadi PNS tanpa tes.***