Jakarta, Klikaktual.com - Operasi Tangkap Tangan (OTT) kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kali ini, giliran pejabat di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang terseret. Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel diamankan KPK bersama sejumlah pihak lain dalam kasus dugaan pemerasan terkait sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
OTT berlangsung pada Rabu malam, 20 Agustus 2025. KPK mengamankan 14 orang, termasuk Wamenaker Noel. Sesuai prosedur, mereka diperiksa intensif dan dalam waktu 1x24 jam ditentukan status hukumnya. Kasus ini langsung menyita perhatian publik, mengingat posisi Noel sebagai pejabat penting di kabinet.
Baca Juga: Profil Satpam yang Viral karena Hina Damkar Samarinda, Kini Jadi Pelajaran Publik
Tak hanya menangkap pelaku, KPK juga menyita sejumlah barang bukti. Beberapa mobil yang berhasil diamankan antara lain, Nissan GTR, BMW, Hyundai Palisade, Mitsubishi Pajero Sport, dan Jeep.
Selain itu, KPK juga menyita motor mewah seperti Vespa dan Ducati. Temuan ini menambah sorotan publik mengenai gaya hidup para pejabat yang kerap tidak sejalan dengan penghasilan resmi.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyebut kasus ini sebagai pukulan berat bagi kementeriannya. Ia menegaskan Kemenaker sedang berupaya melakukan reformasi pelayanan publik yang lebih transparan, namun kasus Noel mencederai upaya tersebut.
Baca Juga: Pemuda yang Hina Damkar di Samarinda Akhirnya Minta Maaf
Pihak Istana melalui Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyampaikan pemerintah menunggu hasil resmi dari KPK. Jika terbukti bersalah, Noel akan diberhentikan dari jabatannya. Namun, keputusan soal pengganti Wamenaker masih akan ditentukan kemudian.
Lembaga Institute IM57+ mendesak agar KPK tidak hanya berhenti pada Noel, tetapi juga menelusuri jaringan sindikat pemerasan di Kemnaker. Mereka menilai praktik mafia perizinan harus diusut tuntas agar reformasi birokrasi tidak sekadar jargon.
Sebagai bagian dari proses penyidikan, KPK menyegel ruang kerja K3 di Kemnaker pada 21 Agustus 2025. Penyegelan ini menjadi tanda bahwa lembaga antirasuah serius menelusuri praktik korupsi yang diduga sudah mengakar di kementerian tersebut. (Syamsi Wajkumar)