CIREBON, KLIKAKTUAL.COM - Sekretariat Nasional (Seknas) Jaringan Pondok Pesantren Ramah Anak (JPPRA) menyampaikan ucapan selamat kepada Prof. Dr. KH Nasaruddin Umar yang telah diberi amanat sebagai Menteri Agama (Menag) dan Ny. Hj. Arifatul Choiri Fauzi sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak (PPPA) RI dalam Kabinet Merah Putih di bawah komando Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.
JPPRA juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas segenap dukungan, regulasi, dan kebijakan Menag Yaqut dan Menteri PPPA Bintang Puspayoga selama menjabat di periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wapres KH Ma'ruf Amin.
Sekretaris Seknas JPPRA, Ustad Agung Firmansyah mengatakan, salah satu isu penting yang ditangani secara serius oleh Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian PPPA selama ini adalah pencegahan dan penindakan kasus kekerasan anak di lembaga pendidikan, termasuk di pesantren.
Baca Juga: JPPRA Apresiasi Legasi Gus Yaqut dan Bintang Puspayoga Selama Menjabat Menag dan Menteri PPPA
"Keberanian Menag Gus Yaqut dan Menteri PPPA Bintang Puspayoga dalam mencegah dan menangani kasus-kasus tindak kekerasan anak di pesantren ini patut diapresiasi dan harus menjadi acuan utama oleh pejabat selanjutnya, agar cita-cita dari inisiatif tersebut bisa tercapai, yakni terciptanya lingkungan pendidikan yang bebas dari kekerasan anak," katanya, pada hari Senin, 21 Oktober 2024.
Selama ini, baik Kemenag maupun Kementerian PPPA telah membuat banyak terobosan dalam menangani kekerasan terhadap anak di pesantren. Namun, lanjutnya, tantangan di lapangan masih cukup besar.
"Upaya pencegahan, penindakan dan pendampingan harus terus diperkuat dengan kolaborasi berbagai pihak dan perluasan cakupan implementasi kebijakan yang lebih efektif," ucap ustad Agung.
Sehingga, lingkungan pesantren benar-benar menjadi tempat yang aman dan ramah bagi anak-anak.
Ustad Agung mengungkapkan sejumlah tantangan yang harus disikapi tak kalah serius oleh Menag Nasaruddin Umar dan Menteri PPPA Arifatul Choiri terkait hal tersebut.
Baca Juga: Optimalkan Penanganan Masalah Hukum KAI Daop 3 Cirebon Teken MoU dengan Kejati Jawa Tengah
Di antaranya adalah masih banyaknya lembaga pendidikan, termasuk pesantren yang memiliki kesadaran cukup rendah tentang kekerasan terhadap anak, terutama yang bersifat non-fisik, seperti pelecehan verbal dan psikologis.
"Sosialisasi yang merata masih menjadi tantangan besar, terutama di daerah terpencil," katanya.
Selain itu, beberapa pesantren masih mengadopsi budaya ketaatan hierarkis yang sangat kuat sehingga kasus kekerasan atau pelecehan sering tidak dilaporkan karena dianggap "wajar" atau ditutupi atas dasar menjaga citra pesantren.
"Tak kalah penting, masih banyak pesantren yang belum memiliki sarana pendukung memadai untuk menerapkan kebijakan anti-kekerasan, seperti fasilitas konseling atau pendampingan psikologis untuk santri yang mengalami kekerasan," katanya.