"Prioritas tematik nasional seperti bantuan satuan pendidikan, kitab suci, rumah ibadah, dan organisasi keagamaan juga tetap dijalankan dengan penyesuaian volume," ungkapnya.
Menag menekankan, relaksasi efisiensi tidak semata-mata permintaan tambahan anggaran, melainkan bentuk penyesuaian kebijakan fiskal agar tetap responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan DPR RI, khususnya dalam menyetujui dana pinjaman luar negeri dan hibah dalam negeri, yang dinilai penting untuk keberlanjutan proyek pendidikan tinggi dan pelayanan keagamaan di daerah.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI atas dukungan yang telah diberikan," pungkasnya.***
