CIREBON, KLIKAKTUAL.COM - Ratusan kyai pengasuh pesantren, berkumpul di pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, membahas tentang konflik antara PBNU dan PKB, pada hari Senin, 12 Agustus 2024.
Pertemuan ini dipimpin langsung oleh tim Pansus PKB (tim bentukan PBNU), yakni KH Anwar Iskandar dan KH Amin Said Husni, para kiai menyampaikan keresahannya soal konflik yang sedang terjadi antara PBNU dan PKB.
Berdasarkan keterangan yang dikutip dari laman nu.or.id, yang hadir dalam pertemuan ini diantaranya adalah KH Anwar Mansyur (Lirboyo), KH Abdul Hakim Mahfudz (Tebuireng).
Baca Juga: Ratusan Kyai NU Berkumpul di Ponpes Tebuireng, Ada Apa?
Selain itu juga, para Rais Syuriyah PCNU maupun kiai pesantren dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan.
Dalam pertemuan ini, KH Anwar Iskandar membacakan dua kesimpulan yang sudah disepakati bersama.
“Bisa saya simpulkan ada dua kesepakatan dalam pertemuan ini yakni pertama, para kiai sepakat, bahwa antara PBNU dan PKB memiliki hubungan ideologis, historis, politis, organisatoris dan kultural,” kata KH Anwar Iskandar, dalam keterangan tertulisnya.
Kesepakatan kedua, para kiai meminta PBNU segera mengambil langkah strategis, dalam rangka perbaikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke depan.
Baca Juga: Maharani Kemala Mundur dari MSGLOW, Ini Alasannya
Menurut KH Amin Said Husni, Kesepakatan itu diambil setelah para kiai merasa bahwa, PKB selama ini semakin jauh dari marwah utama saat partai itu didirikan.
"Karena didirikan PBNU, maka kepengurusan PKB mulai level DPP hingga bawah, semestinya hampir sama dengan struktur di NU," kata KH Amin Said Husni.
"Ada Rais Syuriyah di PBNU, di PKB dinamakan Dewan Syuro. Ada Tanfidziyah di PBNU, di PKB dinamakan Dewan Tanfidz. Hanya beda nama sedikit, tapi fungsinya hampir sama," sambungnya.
Namun, saat ini fungsi Dewan Syuro telah dikebiri di PKB. Padahal Dewan Syuro harusnya menjadi penentu utama partai.
“Dulu sama dengan NU, malah calon ketua Dewan Tanfidz harus seizin Dewan Syuro. Tapi sekarang ketua Dewan Tanfidz penunjukan DPP yang dalam hal ini Ketua Umum," ucapnya.
