JAKARTA, Klikaktual.com- Ikhtiar melawan Covid-19 belakangan ini seringkali dibumbui hal-hal dramatis. Mulai dari peserta yang ketakutan disuntik sampai cerita-cerita hoax yang menyertainya. Dan baru-baru ini beredar cuplikan video berisi pernyataan seseorang di hadapan massa yang sedang antre dalam salah satu acara vaksinasi pada tanggal 30 Maret 2021 di Istora Senayan, Jakarta.
Di video itu seorang laki-laki yang duduk di depan mengumumkan secara keliru dengan menyebut nama Muhammadiyah bahwa calon peserta dengan KTP non Islam yang sudah registrasi online tidak bisa diregistrasi dalam pelayanan vaksinasi tersebut. Apa yang disampaikan itu tentu tidak benar. Langsung dibantah.
Seperti disampaikan Ketua Divisi Komunikasi Informasi Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Budi Santoso, yang dikutip klikaktual.com dari muhammadiyah.or.id, Minggu sore (2/4/2021).
Budi menegaskan bahwa isi video tersebut sama sekali tidak benar. Kegiatan vaksinasi itu sepenuhnya diselenggarakan oleh pihak Kementerian BUMN. Muhammadiyah sebatas sebagai mitra layanan vaksinasi. Personel yang menjadi pemandu dalam kegiatan tersebut juga bukan dari Muhammadiyah.
Budi menyampaikan bahwa dalam kegiatan tersebut MCCC diberi mandat untuk mengorganisir warga Muhammadiyah di DKI untuk dilakukan vaksinasi. “Pernyataan dalam video itu berasal dari panitia, samasekali bukan dari MCCC Muhammadiyah. Sekali lagi, yang mengumumkan dan menyatakan tidak akan meregistrasi dan melayani peserta berKTP Non-Muslim, bukanlah dari tim Muhammadiyah,” tegasnya.
Budi juga menegaskan bahwa Muhammadiyah konsisten dalam mengemban misi kemanusiaan secara inklusif untuk semua. Termasuk dalam melaksanakan program mengatasi Pandemi Covid-19 dan kegiatan vaksinasi murni untuk semua warga tanpa memandang suku, agama, ras, dan bahkan pilihan politik mana pun.
”Muhammadiyah terus aktif mengerahkan seluruh RS Muhammadiyah dan Aisyiyah se Indonesia untuk mensukseskan vaksinasi dan mengatasi pandemi Covid-19, serta terus berkomitmen hadir membantu masyarakat dari semua golongan tanpa diskriminasi,” tutur Budi. (rdp)