JAKARTA, Klikaktual.com- Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyebut beberapa tahun terakhir demokrasi di Indonesia alami kemunduran. Situasi hari ini perlahan-lahan memutar haluannya ke arah jalan otoritarianisme.
Hal itu disampaikan Ahmad Syaikhu dalam Pidato Kebangsaan Partai Politik dalam rangka memperingati 50 Tahun CSIS Indonesia, Jumat (20/8/2021). Ahmad Syaikhu membeberkan, The Economist Intelligence Unit melaporkan indeks demokrasi di Indonesia terus merosot selama 14 tahun terakhir, kebebasan sipil merosot, budaya politik terpuruk, politik uang marak terjadi.
Dan yang teranyar, sambung Ahmad Syaikhu, muncul wacana jabatan Presiden RI tiga periode atau memperpanjang masa jabatan. Dia menyebut wacana jabatan Presiden tiga periode merupakan implementasi demokrasi yang buruk.
Baca Juga: HNW Apresiasi Keberhasilan Pemerintah Evakuasi WNI dari Afghanistan
"Wacana penambahan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode membuat masa depan demokrasi kita akan semakin terpuruk. Pentingnya pembatasan jabatan Presiden adalah untuk menghindari adanya penyelewengan kekuasaan, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, pembatasan 2 periode untuk memastikan bahwa kaderisasi kepemimpinan nasional berjalan dengan baik," terang Ahmad Syaikhu, dikutip dari laman resmi DPP PKS.
Ahmad Syaikhu menyebut hari ini, demokrasi mengalami kemunduran dan keluar dari fitrahnya. Setelah lebih dari dua dekade pasca reformasi, Indonesia belum mampu melakukan konsolidasi demokrasi.
"23 tahun reformasi berjalan, sudah 5 kali pemilu dan 4 kali pemilihan Presiden secara langsung, tanda-tanda konsolidasi demokrasi belum berjalan sesuai dengan harapan," ungkapnya.
Menurut Ahmad Syaikhu, di periode pemerintahan Presiden Jokowi, arah demokrasi mengalami kemunduran. Para ilmuwan politik menilai bahwa Pemerintahan Jokowi melakukan putar haluan dari model demokrasi prosedural ke arah otoritarianisme.
"Di tengah pandemi, penguasa justru semakin menunjukkan sikap represif dalam merumuskan kebijakan publik. Suara dan kehendak rakyat tidak dihiraukan. Penguasa memilih tutup mata dan telinga dari suara hati nurani rakyatnya," papar Ahmad Syaikhu.
Beberapa contohnya adalah fokus pemerintah yang mengutamakan ekonomi alih-alih kesehatan sejak awal dalam kebijakan pandemi di Indonesia. "Pemerintah terbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020, pemerintah mendesak disahkan UU Cipta Kerja. Atas nama kehendak rakyat, demokrasi dan rasa keadilan, PKS menolak kedua UU tersebut," terang dia. ***