"Saya berharap semua perempuan di seluruh wilayah Indonesia yang memiliki kapasitas yang hebat untuk maju sebagai kandidat di Pemilu. Tidak lagi berpikir terganjal biaya politik yang mahal, tapi harus kita dorong untuk mampu dan mau berkontestasi pada pemilu terutama untuk memenuhi kuota keterwakilan 30% perempuan," kata Ratih.
Praktik-praktik pembiayaan politik yang mahal selama ini, lanjut Ratih, tidak mencerdaskan masyarakat dan hanya menyuburkan perilaku korup seperti lahir istilah 'Serangan Fajar' dan 'Wani Piro?'. Hal ini membuat praktik jual beli suara terjadi antara pemilih dan calon
"Serangan Fajar dan Wani Piro harus dihindari, karena selain melanggar aturan yang ada praktik-praktik ini sangat tidak mencerdaskan masyarakat kita. Dana yang disiapkan itu digunakan berbagai alat peraga kampanye, atau untuk membuat iklan di media massa jika diperlukan. Kita perlu mengedukasi masyarakat," katanya.***