JAKARTA, Klikaktual.com - Dalam sesi debat perdana cawapres 2024, Cak Imin mengatakan bahwa, pemasukan negara itu salah satunya adalah dari kepemilikan lahan yang luas.
Ia juga mengungkapkan banyak kepemilikan lahan yang berlebihan, akumulasi kekayaan hanya di segelintir orang, dan menjadi topik yang belum pernah selesai sampai hari ini.
Sehingga, menurut dia, pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh segelintir orang, karena akses dalam kepemilikannya itu hanya terbatas.
"Pemerataan menjadi kata yang tidak bermakna, maka saya ingin pendapat Pak Mahfud, bagaimana mewujudkan keadilan sosial, dimulai dari pemerataan kepemilikan tanah akses dan lahan," tanya Cak Imin, dalam debat cawapres 2024.
Mendapati penjelasan dan pertanyaan tersebut dari cawapres Cak Imin, Mahfud MD pun menanggapi bahwa diskusi tentang isu tersebut sudah lama.
" Sejak zaman bung Karno itu dulu mengeluarkan undang-undang tentang lem dri fong, distribusi lahan, yang sampai sekarang itu tidak jalan, meskipun undang-undangnya masih berlaku," jawab Mahfud MD.
Kenapa, sambung Mahfud MD, kepada aparat, kedisiplinan pada penegakan hukumnya.
" Coba sekarang ini kalau data yang pernah saya dengar dari Pak Prabowo dari beberapa tahun lalu, satu persen penduduk menguasai 75 persen lahan, 99 persen penduduk berebut, hanya mengelola 20 persen hanya lahan sisanya," ucap Mahfud MD.
Oleh sebab itu, upaya pemerataan itu harus terus dilakukan, caranya tentu harus melihat fakta yang ada di lapangan.
Baca Juga: Menpora Dito Pastikan Pemain Diaspora Bukan Untuk Matikan Potensi Lokal
" Betapa sekarang ini banyak lahan itu diperoleh secara polusi, dan tidak jelas," ujarnya.
Bahkan, ia juga pernah dikritik soal beberapa lahan pemerintah yang tidak jelas, yang mana diserahkan kepada orang semua, akan tetapi rakyat tidak kebagian.
" Saya tanya, mana daftar lahan, saya minta ke Kementerian Pertahanan, oh ini dibuat tahun sekian, tahun sekian," kata Mahfud.
Dan ia pun akhirnya mengetahui masalahnya dan siapa yang membuatnya itu, sehingga ia menegaskan bahwa hal seperti itulah yang harus ditertibkan.