JAKARTA, Klikaktual.com - Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyuarakan pentingnya reformasi sistem kesehatan di tahun 2022. Hal ini mendesak di tengah ketidakpastian akibat pandemi Covid-19.
Politisi Partai Golkar ini mengatakan, kondisi akhir-akhir ini sering didapati bagaimana fasilitas kesehatan kesusahan dalam menangani gejolak pandemi.
"Dengan pandemi seperti sekarang, kita tidak tahu kapan berakhirnya. Maka reformasi sistem kesehatan harus jelas dan menjadi keharusan," sebutnya pada diskusi Forum Legislasi dengan tema 'Menjaga RUU APBN 2022 untuk kepentingan rakyat' di Media Center DPR RI, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (24/8/2021).
Baca Juga: Jokowi Lepas Baju PDIP, Megawati Murka? Simak Penjelasannya
Apalagi tandas Misbakhun, pemerintah telah merencanakan anggaran kesehatan sebesar Rp255,3 triliun atau 9,4 persen dari belanja negara di tahun 2022. Namun, mantan politisi PKS itu mempertanyakan apakah anggaran sebesar itu sudah mencukupi untuk melakukan reformasi di bidang kesehatan.
Misbakhun turut menyoroti upaya pemerintah dalam pemulihan sosial-ekonomi masyarakat pada RUU APBN 2022 dengan memberikan dukungan insentif perpajakan. Hanya saja susunan insentif belum terbaca pada struktur APBN tahun depan.
Sekadar informasi, target belanja negara tahun depan yang berkisar Rp2.708 triliun, lebih kecil dibandingkan target belanja tahun ini yang berada pada level Rp2.750 triliun.
Baca Juga: Refocusing Jangan Korbankan Kewajiban Alokasi Anggaran Pendidikan 20 Persen
Jumlah target belanja tahun depan juga lebih kecil dari target belanja tahun 2020 lalu yang sebesar Rp2.739 triliun. Padahal tantangan berupa pandemi Covid-19 masih belum dapat diprediksi kapan akan berakhir. Misbakhun berharap pemerintah terus mengoptimalkan upaya pemulihan sosial-ekonomi masyarakat lewat target belanja APBN tersebut. ***
