Punya Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tapi Tak Dapat Bantuan Pemerintah

photo author
- Jumat, 13 Agustus 2021 | 08:05 WIB
Menko PMK, Muhadjir Effendy melakukan kunjungan ke Desa Teluknaga, Tangerang, Banten. Foto: Kemenko PMK.
Menko PMK, Muhadjir Effendy melakukan kunjungan ke Desa Teluknaga, Tangerang, Banten. Foto: Kemenko PMK.

TANGERANG, Klikaktual.com -Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menemukan adanya keluarga yang terdaftar menjadi penerima bantuan tapi penyaluran bantuan dari pemerintah terhenti. Hal itu diketahui saat melakukan peninjauan distribusi bantuan sosial (bansos) di Desa Teluknaga, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Banten, pada Selasa (10/8).

Dalam pengecekannya, Menko PMK menemukan banyak keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) namun penyaluran bantuannya terhenti. Padahal secara kasat mata, terlihat jelas jika mereka masih layak untuk dibantu. Kemungkinan hal ini terjadi karena adanya pembaharuan dari DTKS.

"Jadi sudah hampir satu tahun dia tidak dapat bantuan, walaupun masih punya Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Kartu KKS-nya masih ada, tetapi bantuannya terhenti. Padahal mereka secara ekonomi kalau dilihat dari rumah-rumahnya, kemudian jumlah keluarga, itu sebetulnya masih layak mendapatkan bantuan," jelas Muhadjir dalam kunjungannya itu.

Baca Juga: Tarik Atensi Kapolri, Dokter Richard Lee Tak Jadi Ditahan

Disamping pembaharuan DTKS, Muhadjir juga menyebutkan tidak sedikit warga yang belum memiliki NIK. Selain itu banyak warga yang belum memiliki NIK, serta masalah tidak sinkronnya dengan data yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kemendagri.

Muhadjir meminta pemerintah desa setempat dan semua pihak untuk mempercepat pembaharuan DTKS. Sehingga warga yang seharusnya mendapatkan bantuan itu bisa diusulkan ulang dan mendapatkan bansos reguler pemerintah.

Baca Juga: Lukaku Akhirnya Pulang ke Chelsea

Muhadjir juga meminta agar pemerintah desa setempat berkoordinasi dengan pihak Disdukcapil terkait masalah warga belum memiliki NIK.  

Sebagai langkah cepat membantu warga, Muhadjir mengaku akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Sosial. Sehingga warga yang benar-benar membutuhkan bantuan bisa segera dibantu.

"Saya juga akan bicara dengan Bu Mensos (Tri Rismaharini) untuk diakomodasi mereka-mereka ini. Ini sangat membutuhkan apalagi sekarang dalam suasana yang sangat prihatin ini," ujarnya.***

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Ida Ayu Komang

Tags

Rekomendasi

Terkini

Pemprov Jabar Dorong Proses Sertifikasi Aset Negara

Sabtu, 20 Desember 2025 | 17:16 WIB

Begini Cara Pemprov Jabar Era KDM Cegah Bencana Alam

Sabtu, 20 Desember 2025 | 17:10 WIB
X