JAKARTA, Klikaktual.com- PKS mengkritik rencana pemerintah melalui Menko Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang akan menghapus angka kasus kematian dari indikator penanganan Covid-19. Langkah ini hanya akal-akalan pemerintah untuk menutupi sengkarut data manajemen Covid-19 dari pusat hingga daerah. Bahkan jangan-jangan ada pejabat yang tak percaya Covid-19.
Hal itu seperti dikatakan Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Sukamta. Pertama, Sukamta mengatakan keputusan ini bisa berbahaya dalam upaya penanganan Covid-19. Karena, kata dia, harusnya pemerintah membuat kebijakan berdasarkan data, riset, dan pendapat ahli.
“Jika selama ini Pak Luhut menyatakan kebijakan penanganan Covid-19 sudah berdasar masukan para ahli, apakah mengeluarkan angka kasus kematian dari indikator penanganan Covid-19 juga saran dari para ahli? Saya ragu ini adalah saran ahli," kata Sukamta, seperti dikutip dari laman resmi Fraksi PKS DPR RI, Rabu 11 Agustus 2021.
Baca Juga: Viral! Uang Perjalanan Dinas Belum Cair Tiga Bulan, Anggota DPRD Bungo Mogok Kerja
"Saya pikir ini hanya akal-akalan pemerintah untuk menutupi sengkarut manajemen data Covid-19 mulai dari pusat hingga daerah. Sementara pemerintah sudah tak sabar menurunkan level PPKM karena tuntutan kepentingan ekonomi. Ahli epidemiologi sudah ingatkan kecerobohan pemerintah dalam penanganan Covid19, bisa mengarah kepada pandemic trap atau situasi pandemi yang tidak berkesudahan. Jika ini terjadi, tidak hanya berbahaya bagi keselamatan jiwa manusia, Indonesia juga akan semakin terpuruk ekonominya," lanjut Sukamta.
Sukamta juga khawatir dikeluarkannya angka kasus kematian dari indikator penanganan Covid-19 merupakan cerminan ada sebagian pejabat pemerintah yang punya pikiran tidak percaya dengan Covid-19 atau Covid-19 ini sebagai konspirasi.
“Kan ada sebagian masyarakat yang terpapar hoaks menganggap Covid-19 itu konspirasi, sehingga takut ke RS nanti dicovidkan. Ada yang menolak anggota keluarganya yang meninggal dinyatakan covid, sehingga terjadi perebutan jenazah. Jangan-jangan masih ada pejabat pemerintah yang juga tidak percaya Covid-19. Yang punya pikiran seperti ini mestinya jangan masuk dalam Gugus Tugas Covid, karena akan merusak kerja penanganan pandemi,” urai Sukamta.
Baca Juga: Ridwan Kamil Usul Resto dan Kafe Outdoor Layani Makan di Tempat dengan Durasi 30 Menit
Menurut Sukamta semestinya pemerintah segera melakukan perbaikan data, bukan malah mengeluarkan salah satu indikator pentingnya. Karena angka kasus kematian ini adalah adalah indikator utama keselamatan. Banyaknya kematian bisa menunjukkan adanya kelemahan dan masalah yang harus segera ditangani dan diantisipasi supaya tidak bertambah jumlah kematian.
“Banyak laporan dari lembaga independen yang mengkritisi data pemerintah masih belum mencakup data kondisi riil di lapangan. Saya kira akan lebih baik jika data dikelola secara transparan dan jujur. Karena ini terkait dengan nyawa manusia dan masa depan anak bangsa. Belum ada kata terlambat untuk segera melakukan pembenahan data Covid,” tutup Anggota DPR dari Dapil Yogyakarta itu. ***
