JAKARTA, Klikaktual.com- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) gandeng BPKP dan pihak lainnya untuk audit secara berkala vaksin Covid-19. Hal ini dilakukan untuk mengawasi rantai distribusi dan pengelolaan stok vaksin dan memastikan tidak terjadi penyimpangan pada ketepatan sasaran, jumlah, waktu, kualitas, dan jenis vaksin yang didistribusikan.
Menkes Budi Sadikin mengatakan pada level Provinsi/Kabupaten/Kota dibantu Kemendagri, dan TNI/Polri. Hal itu agar pergerakan stok vaksin, penggunaan vaksin, dan sisa vaksin bisa termonitor secara dini. "Jadi kalau ada sesuatu yang perlu kita tindaklanjuti dan intervensi bisa dilakukan segera,” kata Budi Gunadi Sadikin dalam rilis resmi Kemenkes, Selasa 10 Agustus 2021.
Kemenkes juga telah menyediakan aplikasi SMILE (Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik Elektronik). Platform ini memuat data seputar distribusi vaksin dan lokasi penyimpanannya mulai dari tingkat provinsi hingga puskesmas. Platform ini untuk memastikan data pusat dan daerah sama sekaligus sebagai bentuk transparansi terhadap pengelolaan vaksin Covid-19.
Baca Juga: Ulama Cirebon Optimis Indonesia Segera Keluar dari Pandemi Covid-19
Menkes ingin pemerintah daerah dan Dinkes Provinsi maupun Kabupaten/Kota bisa memanfaatkan platform tersebut dengan melakukan update secara berkala mengenai ketersediaan stok vaksin didaerahnya. Sehingga data tersebut bisa dipakai sebagai dasar bagi pemerintah untuk menetapkan alokasi vaksin ke daerah tersebut.
“Data ini kami mohon untuk diupdate secara rutin oleh seluruh pemerintah daerah, kalau ada perbedaan harus segera di rekonsiliasikan. Karena nanti akan terlihat stok mana yang masih tinggi di satu provinsi, dan kalau masih tinggi kita tidak akan kirim sampai stok itu bisa dihabiskan, sebelum kita kirim batch selanjutnya. Oleh karenanya kecepatan dan konsistensi pengisian data sangat penting agar datanya sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan,” pesan Budi Sadikin.
Sejauh ini pemerintah telah mengamankan stok vaksin Covid-19 sebanyak 428 juta dosis untuk 208 juta target vaksinasi yang akan datang secara bertahap. Sejalan dengan instruksi Presiden Jokowi, stok vaksin tersebut akan diprioritaskan ke daerah-daerah yang tingkat penularan dan kasus kematiannya tinggi.
Baca Juga: Vaksin Tidak Aman, Pandemi Covid-19 Hanya Rekayasa, Benarkah? Cek Faktanya
Hal ini untuk mengurangi tingkat keparahan dan kematian pasien akibat infeksi Covid-19. Dengan demikian, beban perawatan pasien di RS pun semakin berkurang. “Penetapan alokasi vaksin berdasarkan prioritas nasional yang diarahkan Presiden. Vaksin ini nantinya akan kita distribusikan ke Provinsi lalu diteruskan ke Kabupaten/Kota, jadi kabupaten/kota bisa melihat berapa jatah yang dialokasikan kepada mereka,” kata Budi Gunadi Sadikin.
Untuk mempercepat laju penyuntikan vaksin, pemerintah menargetkan 2 juta suntikan/hari. Distribusi dan pelaksanaan vaksinasi akan dibebankan kepada pemerintah daerah dengan target 1,2 juta/hari, Polri 600 ribu/hari, TNI 500 ribu/hari dan 2,5 juta/hari oleh BKKBN. Adapun pembagian alokasi vaksin sebesar 80% untuk daerah dan 20% stok pusat.
“Diharapkan ada koordinasi yang erat antara pemerintah daerah, TNI, Polri dan nantinya kalau ada kebutuhan dengan BKKBN didaerah tersebut. Koordinasi ini penting untuk menentukan prioritas dosis 1 dan 2 serta alokasi dari vaksinatornya,” pungkas Budi Gunadi Sadikin. ***
