JAKARTA, Klikaktual.com - Jawa Barat memiliki penduduk tertinggi alias paling banyak di Indonesia. Sementara provinsi yang paling rendah atau sedikit penduduknya adalah Kaltara (Kalimantan Utara).
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri), Prof Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan, sesuai data Administrasi Kependudukan (Adminduk) per Juni 2021, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 272.229.372 jiwa. Terdiri dari 137.521.557 laki-laki dan 134.707.815 jiwa perempuan.
Dari total 272 juta itu, sebesar 56,01 persen terkonsentrasi di Pulau Jawa. Provinsi Jawa Barat (Jabar) merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak yakni 47.586.943 jiwa. Sedangkan provinsi dengan penduduk tersedikit adalah Kaltara (Kalimantan Utara) dengan angka 692.239 jiwa.
Baca Juga: Vaksin Tidak Aman, Pandemi Covid-19 Hanya Rekayasa, Benarkah? Cek Faktanya
“Adapun kabupaten dengan penduduk terbanyak se Indonesia adalah Kabupaten Bogor sebanyak 5.198.693 jiwa. Sementara kabupaten dengan penduduk tersedikit adalah Kabupaten Supiori sebanyak 24.719 jiwa,” beber Prof Zudan Arif Fakrulloh saat memberikan Kuliah Umum terkait Perkembangan Kebijakan Adminduk terhadap Mahasiswa S2 Program Studi Hukum Universitas Tanjungpura secara virtual, Sabtu (7/8/2021).
Masih kata Prof Zudan, komposisi demografis yang ada tersebut, tentu tidak dapat dipisahkan dari dinamika penduduk Indonesia yang sangat dinamis.
“Per semester 2021, terjadi 376.610 kelahiran, 619.672 kematian, dan 3.208.240 penduduk pindah-datang. Data-data tersebut didapatkan dari jumlah penerbitan Akta Kelahiran, Kematian, dan Surat Keterangan Pindah/Datang Warga Negara Indonesia atau SKPWNI,” paparnya.
Baca Juga: Soal TKA Masuk Indonesia, Sahroni: Menkumham Buat Aturan Mencla Mencle Bohongi Rakyat
Sementara itu, terkait adanya fakta demografi yang sangat dinamis, Prof Zudan mengajak agar seluruh lapisan masyarakat mau dan semakin sadar untuk melaporkan berbagai kejadian penting dan peristiwa kependudukan yang dialami terhadap Dinas Dukcapil setempat.
Hal itu akan sangat berdampak pada akurasi data kependudukan Dukcapil yang diakses oleh lebih dari 3.000 Kementerian/Lembaga, dan penyelenggara pelayanan publik lainnya. ***
