"Jadi ini memang situasi yang rumit, ini bukan saja refleksi dari situasi pembelahan politik akibat Pilpres yang belum tuntas, tapi juga situasi disinformasi yang masih terus berlanjut. Hoaks tentang Covid-19 sering kali bercampur baur dengan berita-berita hoaks tentang polarisasi politik," katanya.
Mahfuz kemudian melanjutkan pemaparannya mengenai hasil survei Median. Berdasarkan basis pilihan politik, ternyata pendukung Jokowi (Joko Widodo) lebih banyak yang pro vaksin, mencapai 62,2 persen. Sementara pendukung Prabowo (Prabowo Subianto) yang percaya vaksin cuma 35,7%.
|BACA JUGA: Indonesia Bakal Terima 50 Juta Dosis Vaksin Pfizer
"Ini data yang sangat menarik. Jadi kelihatanya kalau vaksinasi di Indonesia mau tuntas, bukan Pak Luhut (Luhut B Panjaitan), Menko Kemaritiman yang bicara. Tetapi harus Pak Jokowi dan Pak Prabowo duduk bareng bicara ke publik, bahwa vaksin itu kewajiban bagi kita semua," harap Mahfuz.
Mahfuz menegaskan, krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 saat ini sedang bergerak menuju krisis ekonomi dan nampaknya akan berlanjut menjadi krisis sosial lalu dan krisis politik, jika tidak dikelola dengan tepat.
"Kita sudah mewanti-wanti atau warning, bahwa ada gejala frustasi dan kemarahan di masyarakat. Minggu (11/7/2021) sore, kita mendengar berita dari Jawa Timur, bahwa aparat yang melakukan penegakan disiplin PPKM diamuk massa dan beberapa kendaraan dirusak. Dan berlanjut di tempat lain," katanya.
Karena itu, Partai Gelora berharap pemerintah belajar dari negara-negara lain yang relatif berhasil dalam mengatasi pandemi Covid-19. Sehingga Indonesia memiliki ketahanan nasional dalam perang melawan Covid-19 saat ini.
Setidaknya ada tiga hal yang perlu dilakukan pemerintah dalam membangun ketahanan nasional. Pertama meningkatkan kesadaran kolektif, kedua membuat kebijakan-kebijakan yang terarah dan ketiga membangun solidaritas nasional.
"Tiga hal ini sekarang yang perlu kita bangun, dalam membangun ketahanan nasional. Kalau bahasanya Pak Tantowi Yahya (Dubes RI untuk Selandia Baru) ada persiapan, konsistensi dan partisipasi . Perlu ada pembenahan menyeluruh dalam berbagai aspek, bukan saja di pemerintahan, tapi terlebih juga di masyarakat," pungkasnya. (rls)
