“Di Jakarta mungkin ada stoknya meski terbatas, tapi di daerah benar-benar langka, padahal di daerah itu lonjakan kasusnya juga gila-gilaan," katanya.
Publik berharap pada BUMN farmasi, bukan hanya obat untuk sarana pemulihan, tapi juga memastikan bahwa harganya tidak dimainkan.
“Kami minta BUMN farmasi membuat kanal pengaduan besar-besaran untuk shock therapy dan mitigasi, agar tidak ada oknum-oknum di BUMN farmasi yang main-main," pungkasnya.
|BACA JUGA: Nia Ramadhani dan Ardie Bakrie Resmi Tersangka, Ada Barang Bukti Sabu-sabu
Mufti juga mengingatkan BUMN farmasi untuk menjadi supporting system yang bagus dalam menunjang peningkatan testing dan tracing Covid-19. Hal ini seiring rencana Menkes Budi G Sadikin yang akan mengubah sistem penentuan zonasi kuning, oranye, merah, dari yang sebelumnya berbasis tren kenaikan jumlah kasus menjadi jumlah rasio testing 1:1.000 penduduk per minggu.
“Ini artinya butuh alat swab yang luar biasa besar. Pada Instruksi Mendagri, daerah-daerah di Jawa-Bali diminta melakukan pengetesan rata-rata 2.000-4.000 per hari, bahkan ada yang harus 8.000 tes dan di atas 10.000 tes per hari," imbuh legislator dapil Jawa Timur II itu.
Menurut Mufti, sejumlah daerah akan mengalami kesulitan meningkatkan rasio testing, karena keterbatasan alat swabnya, sementara BUMN farmasi ada yang impor dan ada pula yang mengembangkan sendiri alat swab ini. Tapi jumlahnya masih sangat terbatas.
"BUMN farmasi harus bisa menyediakan alat-alat penunjang testing dan tracing dalam harga yang terjangkau. Ini perlu perhatian karena testing dan tracing sangat penting untuk memutus mata rantai penularan Covid-19, harus menjadi salah satu prioritas BUMN farmasi, selain soal vaksinasi dan produksi obat," tegasnya lagi. (gna)
