Selain itu, Indonesia perlu memiliki satelit militer sendiri untuk mengamankan wilayah udara Indonesia agar tidak dikontrol negara lain. Sebab, terasa janggal apabila menggunakan satelit dari negara lain, sementara Indonesia memiliki tentara dan kekuatan militer sendiri.
BACA JUGA: Tak Mendidik, DPR Kecam Sinetron “Suara Hati Istri: Zahra”
"Jadi bagaimana terjemahan dari anggaran Rp 1.760 triliun itu, apalagi ditarik maju 2024. Lalu, apakah sudah ada evaluasi Restra MEF 2020-2024, masih ada sisa capaian sebesar 25 persen dan penganggarannya juga dihitung dari 2020. Disinilah ada ruang abu-abu itu, kita juga punya hak untuk mendapatkan informasinya," tandas Mahfuz.
Karena itu, pemerintah diharapkan mendefinisikan ulang asumsi-asumsi dasar dan proyeksi di dalam membangun postur pertahanan, termasuk strategi dan doktrinnya.
"Kalau kita membedah Buku Putih Pertahanan dan Renstra 2020-2024, ada dua hal yang belum kuat menjadi asumsi perencanaan, yaitu respon memperkuat negara maritim dan perkembangan teknologi komunikasi di era digital," katanya.
Partai Gelora, lanjutnya, akan terus mendorong untuk membuka ruang diskusi atau wacana ini.
"Kita akan membuka diskursus atau wacana ini, karena menyangkut ketahanan nasional dalam membangun indonesia ke depan. Kita tidak boleh memulainya dengan asumsi yang salah, apalagi perencanaan asal-asalan. Itu yang paling penting," pungkas Mahfuz.
Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta menambahkan, ketika ingin menjadikan militer Indonesia menjadi kekuatan militer kelima dunia, maka dibutuhkan roapmap jangka panjang.
