“Konsolidasi demokrasi ini (harus) diperkuat. Walaupun kita (baru akan) melakukan pemilu tahun 2024, namun alangkah baiknya setiap tahun (tetap) dianggarkan. Dan kami juga menyarankan, manfaatkanlah kerja sama dengan lembaga di luar KPU/Bawaslu. Seperti dari Perguruan Tinggi atau lembaga-lembaga demokrasi lainnya. Hal ini perlu dilakukan supaya tidak dilakukan sendiri-sendiri. Cukup kita berkolaborasi dengan penggiat demokrasi,” kata Endro.
Yang tidak kalah penting lagi, tambahnya, kita sudah memulai pemilu kemarin dengan memanfaatkan teknologi informasi. “Saya menekankan supaya Komisioner baik KPU maupun Bawaslu dapat mempersiapkan betul, termasuk kerjasamanya untuk menyiapkan infrastruktur teknologi yang ada di Indonesia. Ini menjadi penting untuk meningkatkan transparansi pelayanan yang ada dan demokrasi menjadi transparan,” ujarnya.
Kaitan dengan data pemilih, Endro meminta agar KPU dan Bawaslu lebih intensif melakukan kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri. “Di Kemendagri ada yang namanya Ditjen Pemerintahan Desa yang memiliki data yang cukup dan sangat baik. Coba dijalin komunikasi yang baik sehingga kerja sama ini tidak memerlukan dana yang begitu banyak,” imbaunya.
Endro juga meminta transparansi menggunakan teknologi informasi diutamakan. Karena sengketa apapun akan diselesaikan dengan transparansi yang ada.
“Pastikan infrastruktur teknologi ini berjalan dengan baik. Karena ini satu-satunya jalan agar bagaimana kita mampu memberikan kinerja kita kepada negara dalam kualitas demokrasi yang lebih baik. Selama ini kalau kita lihat postur kewilayahan kita, masalah teknologi informasi ini infrastrukturnya masih payah,” pungkasnya. (gna)
