BOGOR, Klikaktual.com- Realisasi belanja anggaran pemerintah pusat dan daerah hingga Mei ini masih rendah. Presiden Jokowi pun meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta jajaran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) cari penyebabnya.
Penegasan itu disampaikan Presiden Jokowi saat menyampaikan tiga arahan bagi BPKP serta seluruh jajaran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/5/2021).
“Saya ingin menegaskan bahwa akuntabilitas, efektivitas, efisiensi dari belanja itu hal yang sangat penting. Tetapi lebih dari itu, saya ingin menekankan beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian BPKP dan seluruh jajaran APIP,” ujar Jokowi.
Pertama, Presiden Jokowi meminta BPKP dan APIP untuk terus melakukan serta meningkatkan pengawalan dalam rangka percepatan belanja pemerintah. BPKP dan APIP juga diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk merealisasikan dan mempercepat belanja pemerintah.
Hingga bulan Mei 2021 ini, ungkap Presiden, realisasi belanja pemerintah baik pusat maupun daerah masih relatif rendah, yakni sekitar 15 persen untuk realisasi APBN dan 7 persen untuk APBD. Serapan anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) juga masih rendah, yaitu sekitar 24,6 persen.
Begitu juga dengan realisasi pengadaan barang dan jasa dari kementerian/lembaga yang pada kuartal satu masih sekitar 10,98 persen, sementara untuk pemerintah daerah masih kurang dari 5 persen.
BACA JUGA: 279 Juta Data WNI Bocor, DPR Dorong Segera Sahkan RUU PDP
