JAKARTA, Klikaktual.com- Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud otomatis berdampak pada reshuffle menteri. Hal itu dinilai wajar. Seperti dikatakan Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Barat (Jabar) PKB Syaiful Huda.
Saat ini Kemenristek dipimpin Bambang Brodjonegoro sementara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin Nadiem Makarim. Sejauh ini belum diketahui siapa yang akan memimpin Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek. "Logikanya memang begitu, ketika ada kementerian yang ditambah harus ada yang bergeser," ujar Huda yang juga Ketua Komisi X DPR RI, dikutip dari pkb.id, Rabu (14/4/2021).
Huda mengatakan wajar saja Ristek digabung ke Kemendikbud. Sebagai dampak penambahan nomenklatur baru yaitu Kementerian Investasi. Dia mengingatkan hal ini bakal membebani Kemendikbud.
"Dalam nomenklatur presiden minta ada nomenklatur baru ya memang harus ada yang dilikuidasi dan nampaknya pilihannya BRIN, maaf akhirnya BRIN yang dijadikan pilihan untuk dilikuidasi," katanya.
Menurut Huda, pembangunan perlu ada pos baru wakil menteri yang mengatur bidang Ristek. Jadi calonnya, dia mengaku tak ingin menduga-duga. "Perlu ditambah pos, wakil menteri untuk khusus ngurus Ristek-BRIN," katanya.
Sebelumnya DPR telah menerima surat presiden Nomor R-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian. Serta telah ditindaklanjuti melalui rapat konsultasi pertemuan Bamus pada 8 April 2021 yang menyepakati penggabungan dan Pemesanan Kementerian tersebut.
Soal reshuffle menteri sendiri kian terang benderang. Sudah pasti dilakukan Presiden Jokowi. Pihak Istana bahkan sudah memberikan bocoran soal reshuffle ini ke ruang publik.
Seperti diungkapkan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin. Dia mengatakan Presiden Jokowi akan melantik menteri baru. Yakni untuk posisi Mendikbud/Ristek dan Menteri Investasi.
