JAKARTA, Klikaktual.com - Pasca Presiden Jokowi memutuskan untuk menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), pemerintahan Jokowi banjir kritikan.
Meski mengalihkan subsidi BBM ke dalam bentuk bansos, kebijakan menaikkan harga BBM dirasa tidak tepat.
Naiknya harga BBM tersebut tidak hanya berdampak pada potensi arus distribusi yang memungkinkan harga ikut naik. Harga BBM yang naik juga ikut berdampak pada buruh.
Sebelumnya diketahui pada Sabtu 3 September 2022, Presiden Jokowi mengumumkan akan ada kenaikan harga pada Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan rincian BBM jenis Pertalie naik dari Rp7.650 menjadi Rp10.000 per liter.
Baca Juga: Link Nonton Poong the Joseon Psychiatrist Episode 11 Lengkap dengan Sub Indo
Kemudian harga solar subsidi naik dari Rp5.150 menjadi Rp6.800 per liter, dan Pertamax yang juga ikut naik dari Rp12.500 jadi Rp14.500 per liter.
Menanggapi naiknya harga BBM, kalangan buruh meminta agar ada aturan yang memberikan subsidi terhadap mobil keluaran tahun 2005 ke bawah.
"Pertama, mengatur penggunaan BBM sesuai tahun pembuatan mobil," kata Presiden Partai Buruh, Said Iqbal sebagaimana dilansir dari Antara pada 4 September 2022.
Baca Juga: Pertalite Naik, Ini 5 Negara dengan harga BBM Termurah di Dunia : Ada yang Cuma Rp330 per Liter
Menurut Said, mayoritas pemilik mobil keluaran tahun 2005 ke bawah merupakan kalangan dengan penghasilan minim atau menengah ke bawah, sementara pemilik mobil keluaran terbaru dianggap mampu untuk membeli BBM.
Selain itu, Said juga berharap agar pemerintah dapat terlebih dahulu menaikan upah yang layak bagi pekerja, dengan demikian keputusan kenaikan BBM tak membuat masyarakat menjadi keberatan.
Baca Juga: Siapa Pemilik SPBU Vivo yang Jual BBM Rp8.900? Lebih Murah dari Pertamina
Tak hanya itu, Said juga menekankan pentingnya energi alternatif sebagai pengganti BBM dengan harga terjangkau.
Adanya energi alternatif memungkinkan masyarakat mempunyai pilihan dan berdampak pada turunnya harga BBM.
