JAKARTA, Klilaktual.com - Nurhayati sempat viral karena ditetapkan sebagai tersangka oleh Polresta Cirebon.
Nurhayati dijadikan tersangka setelah dirinya melaporkan kasus dugaan korupsi dana desa di Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon.
Nurhayati yang merupakan Kepala Urusan Keuangan Desa Citemu. Ia melaporkan Pimpinannya, Kepala Desa Citemu atas dugaan penyalahgunaan dana desa.
Namun nahas, Nurhayati malah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polresta Cirebon karena berdasarkan penyelidikan yang dilakukan Polresta Cirebon, Nurhayati dianggap membantu Kepala Desa Citemu menyalahgunakan dana desa.
Hal itu kemudian mendapat perhatian dari banyak kalangan, tak terkecuali Menteri Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI (Menkopolhukam) Mahfud MD. Mahfud MD mengatakan status tersangka Nurhayati akan segera dicabut.
"Saya sudah berkomunikasi dengan polri dan kejaksaan yang intinya itu sudah diusahakan untuk tidak dilanjutkan titik bahkan, saya bicara dengan bareskrim bahwa itu insya Allah akan secepatnya dilakukan," kata Mahmud MD saat memberikan keterangan melalui kanal YouTube Kemenko Polhukam.
Pencabutan status tersangka itu hanya tinggal menunggu keputusan perihal persoalan teknis saja, yakni melalui mekanisme surat pemberitahuan penghentian penyelidikan (SP3) atau surat ketetapan penghentian penuntutan (SKP2).
Baca Juga: Pesan KH Hasan Abdullah Sahal untuk Orang Tua Santri
Mahfud juga menjelaskan apabila mekanisme yang dilalui adalah SP3, berarti Kejaksaan akan mengembalikan berkas kasus tersebut kepada Polri dengan alasan ketidaklengkapan berkas. Setelah itu, Polri akan mengeluarkan SP3.
Sementara itu, jika yang diambil adalah mekanisme SKP2, maka Kejaksaan bisa langsung menyatakan kalau Nurhayati tidak bersalah dan kasus tersebut harus segera dicabut.
Terlepas dari mekanisme yang akan dilalui, menurut Mahmud MD yang terpenting adalah semangat pemberantasan kasus korupsi yang dilakukan oleh masyarakat dengan berani melaporkan dugaan tindak pidana korupsi itu sendiri.
Baca Juga: Jadwal TV MNCTV Hari Ini, 28 Februari 2022, Mulai Tayangan Uang Kaget Lagi, sampai Cinta Anak Soleh
"Sebagaimana yang disampaikan presiden Joko Widodo yang terpenting adalah agar orang berani melaporkan kalau ada korupsi," jelasnya dikutip dari Antara.