JAKARTA, Klikaktual.com - Pemerintah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa – Bali hingga 21 Februari. Sementara untuk wilayah di luar Jawa – Bali PPKM diperpanjang hingga 28 Februari 2022.
Penerapan PPKM ini juga berdampak pada aturan-aturan yang diterapkan oleh pemerintah. Aturan baru yang dibuat pemerintah tertuang dalam Intruksi Mentri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2022.
“Kita perpanjang PPKM Jawa – Bali hingga 7 hari ke depan," kata Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZA, dalam keterangannya, Selasa (15/2).
Baca Juga: BRI Liga 1: Persib Bandung Bakal Kalahkan PSIS Semarang, Ini Prediksi Skornya
Safrial menambahkan, perpanjangan itu berdasarkan evaluasi PPKM masa sebelumnya. Berdasarkan evaluasi tersebut, beberapa daerah mengalami perubahan status PPKM.
Secara rinci berikut perubahan status dan aturan terbaru PPKM di Jawa-Bali.
1. Jumlah daerah dengan status PPKM Level 3 mengalami kenaikan dari 41 daerah menjadi 66 daerah, begitu juga dengan status daerah pada PPKM Level 2 dari 57 daerah menjadi 58 daerah. Sedangkan untuk daerah yang berada pada status PPKM Level 1 mengalami penurunan dari 30 daerah menjadi 4 daerah.
Baca Juga: Herry Wirawan Divonis Seumur Hidup, Menua di Penjara
2. Indikator untuk melakukan evaluasi pada daerah di Jawa Bali diberikan kekhususan untuk dapat mencapai target vaksinasi dosis kedua dan lansia di atas 60 tahun, dengan diberikan waktu 2 minggu tambahan terhitung dari 15 Februari 2022.
3. perubahan ketentuan pada kegiatan masyarakat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- Pada daerah PPKM Level 3, kegiatan perkantoran dapat dilaksanakan dengan maksimal 50% WFO bagi pegawai yang sudah divaksin. Pengaturan maksimal 50% juga berlaku untuk tempat bermain anak di dalam mall, gym dan tempat umum seperti sanggar seni dan budaya, tempat olahraga dan sosial masyarakat.
Baca Juga: BRI Liga 1: Skuad Persib Telah Kembali, Igbonefo: Tujuan Kami Rebut Juara
- Untuk daerah pada PPKM Level 2, seluruh pembatasan di Level 3 diberikan kelonggaran dengan maksimal 75%, sedangkan untuk daerah pada PPKM Level 1 dapat beroperasi 100%.
4. Pada pengaturan Inmendagri 10/2022, terdapat penambahan pintu masuk udara yaitu Bandara Zainuddin Abdul Madjid di NTB. Selain itu, penambahan juga dilakukan di pintu masuk laut di Tanjung Benoa Bali, Batam dan Tanjung Pinang Kepulauan Riau, dan Nunukan Kalimantan Utara. Khusus untuk Tanjung Benoa di Provinsi Bali dapat menggunakan kapal pesiar (cruise) dan kapal layar (yacht) serta penambahan pintu masuk darat di PLBN Aruk dan Entikong di Kalimantan Barat, dan Motaain NTT. Juga dilakukan pengaturan terkait layanan pergantian dan pemulangan bagi awak kapal WNA atau awak kapal WNI pada kapal berbendera asing yang dapat dilakukan di Pelabuhan Belawan, Tanjung Balai Karimun (Pulau Nipah dan Tg. Balai Karimun), Batam (Pulau Galang, Batu Ampar, dan Kabil), Merak, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, Benoa, Sorong, Ambon, dan Bitung.
