Sayangnya Iqbal menuturkan, saat ini masih ada perbedaan tanggapan mengenai pembentukan otoritas pengawas data pribadi. Seluruh Fraksi di Komisi I DPR menginginkan agar lembaga pengawas perlindungan data pribadi bersifat independen dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tetapi, pemerintah menginginkan berada di naungan Kominfo.
"Ada perbedaan pandangan dalam pembahasan RUU PDP ini, tetapi saya yakin, masa sidang ini, kita sama-sama berharap perbedaan pandangan itu bisa kita satukan, kemudian RUU ini bisa menjadi UU," tandas Iqbal. ***
