JAKARTA, Klikaktual.com- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) kerap bikin kontroversi di ranah publik. Sejauh ini setidaknya ada empat kontroversi. Terbaru terkait tema lomba penulisan artikel ‘Hormat Bendera Menurut Hukum Islam’ dan ‘Menyanyikan Lagu Kebangsaan Menurut Hukum Islam’.
Karena banyak bikin kontroversi, maka keberadaan BPIP patut dievaluasi. Hal itu dikatakan anggota DPR RI Fraksi PKS Bukhori Yusuf. “BPIP seperti dijalankan secara ugal-ugalan. Sikap tidak konsisten BPIP semakin menunjukan cara berpikir dan sikap orang-orang di lembaga ini yang tidak dewasa alias kekanak-kanakan,” tegas Bukhori Yusuf, dikutip dari laman Fraksi PKS, Rabu 18 Agustus 2021.
Bukhori Yusuf mengkritik BPIP supaya melakukan koreksi diri karena banyak tuai kontroversi sejak awal pembentukannya. Dia menilai BPIP harus membenahi cara pandangnya dalam melihat diskursus Islam dan Kebangsaan agar berhenti melukai perasaan umat Islam di waktu mendatang akibat cara pandang yang antagonistik.
Baca Juga: Semangati Kader PDIP, Megawati: Jangan Terlena Zona Nyaman
RAGAM KONTROVERSI
1. Pada bulan Mei 2018 publik menyorot besaran gaji bagi pimpinan, anggota, kepala, dan staf khusus BPIP yang dinilai fantastis. Dalam Perpres No. 42/2018 tercantum besaran gaji di setiap jabatan di BPIP.
Perpres tersebut menyebutkan hak keuangan Ketua Dewan Pengarah BPIP sebesar Rp112.548.000, sedangkan jajaran Anggota Dewan Pengarah masing-masing mendapatkan Rp100.811.000.
Selanjutnya Kepala BPIP mendapatkan Rp76.500.000, Deputi Rp51.000.000, dan Staf Khusus Rp36.500.000. Sejumlah pengamat menilai besaran gaji pejabat tinggi di lembaga ini jauh melebihi rata-rata pejabat tinggi negara lainnya.
2. Pada bulan Februari 2020, Kepala BPIP Yudian Wahyudi pernah melontarkan pernyataan yang mengatakan bahwa musuh terbesar Pancasila adalah agama. Ucapan ini sontak menuai badai kritik dari banyak kalangan, mulai dari ormas Islam hingga politikus. Kala itu, Bukhori merespons ucapan Kepala BPIP tersebut sebagai perilaku ahistoris dan memecah belah.
3. Pada Mei 2020, badan ini kembali mendulang kritik hingga kecaman publik lantaran menggelar konser amal bersama MPR dan BNPB tanpa mengindahkan protokol kesehatan. Alhasil, Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta maaf kepada publik atas gelaran konser yang diadakan bersama BPIP yang mengabaikan prokes.
4. Pada Agustus 2021 ini, BPIP kembali berulah. Terbaru, dalam rangka menyambut Hari Santri Nasional, BPIP menggelar lomba penulisan artikel bertema ‘Hormat Bendera Menurut Hukum Islam’ dan ‘Menyanyikan Lagu Kebangsaan Menurut Hukum Islam’. Sejumlah kalangan menilai tema yang diusung tendensius dan provokatif. Alhasil, seruan untuk membubarkan lembaga ini kembali menggema.
Baca Juga: Alvin Faiz Mundur dari Pesantren dan Yayasan Majelis Az Zikra, Kenapa? Ini Alasannya
Atas banyaknya kontroversi itu, Bukhori Yusuf yang juga Anggota Komisi VIII DPR ini mempertanyakan kinerja BPIP. Baginya, kinerja BPIP belum dirasakan manfaatnya secara optimal di tengah masyarakat maupun bagi penyelenggara negara.
Dikatakan, dalam kapasitasnya sebagai lembaga negara yang membantu Presiden dalam membumikan nilai-nilai Pancasila, BPIP semestinya memiliki desain program yang bisa memastikan setiap kebijakan pemerintah mencerminkan nilai religius, beradab, persatuan, demokratis, dan berkeadilan sosial, atau disebut ‘Kebijakan Pancasilais’. Tidak berhenti di situ, nilai-nilai tersebut juga harus terinternalisasi dalam tatanan hidup masyarakat dalam implimentasinya.