news

Evaluasi HUT RI: Banyak Regulasi Tak Berpihak kepada Rakyat

Senin, 16 Agustus 2021 | 08:10 WIB
Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir

ANGGOTA Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir punya penilaian khusus pada momen HUT Kemerdekaan ke-76 RI. Sesuai evaluasinya, banyak sekali regulasi (aturan) yang tidak berpihak kepada rakyat.

Achmad Hafisz Tohir menyebut, berbagai ketimpangan baik secara ekonomi, politik, sosial, dan lainnya masih begitu masif terjadi. Padahal, rezim terus berganti. Tetapi masalah bangsa tidak henti berdatangan. Persoalan itu terjadi karena lemahnya keberpihakan regulasi terhadap kepentingan rakyat.

“Contoh di sektor Sumber Daya Alam (SDA). Bagaimana rakyat di negeri Gemah Ripah Loh Jinawi ini hanya jadi penonton. Bangsa lain yang menikmati kue-kue pembangunannya. Pertanyaannya Merdeka kah kita?" keluh Achmad Hafisz Tohir dalam siaran persnya, Minggu (15/8/2021).

Baca Juga: Peniadaan Indikator Kematian Kebijakan Keliru, DPR Desak Pemerintah Perbaiki Sistem Pendataan Covid-19

Dia menjelaskan, founding father bangsa ini telah mendesain negeri ini agar merdeka, berdaulat, dan sejahtera sebagaimana amanat Mukadimah UUD 1945.

Yang tidak kalah penting, Indonesia memiliki kekayaan SDA.yang melimpah ruah. Menurut data Indonesia Mining Asosiation, Indonesia meraih peringkat ke-6 dunia dengan kategori negara kaya sumber daya tambang.

“Mulai dari emas, nikel, batu bara, minyak, dan gas alam yang sebenarnya bisa menunjang perekonomian masyarakat Indonesia jika dikelola dengan baik oleh masyarakat Indonesia sendiri," tandas Achmad Hafisz Tohir.

Baca Juga: Sistem Ganjil-Genap di Jakarta Menyesuaikan Perpanjangan PPKM

Tetapi, fakta di lapangan, sambung Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI itu, sebagian besar perusahaan tambang di Indonesia dikontrol negara asing. Kesenjangan kualitas SDM Indonesia, teknologi, dan pendanaan pemanfaatan SDA memaksa bangsa harus memanfatkan sumber daya dari luar negeri.

“Rakyat baru bisa menjadi buruh di antara korporasi asing. Kita lihat kepemilikan sektor-sektor strategis di bidang SDA. Contoh, hampir 50 persen dikuasai asing. Rakyat harus diberi 'senjata' agar dapat bertarung dengan asing. Tanpa keberpihakan regulasi menghadapi korporasi asing, maka rakyat hanya menjadi objek buruh saja," pungkasnya. ***

Tags

Terkini

Pemprov Jabar Dorong Proses Sertifikasi Aset Negara

Sabtu, 20 Desember 2025 | 17:16 WIB

Begini Cara Pemprov Jabar Era KDM Cegah Bencana Alam

Sabtu, 20 Desember 2025 | 17:10 WIB