JAKARTA, Klikaktual.com - Kebijakan pemerintah mengeluarkan indikator angka kematian dalam laporan harian Satgas Penanganan Covid-19 adalah kebijakan keliru. Oleh karena itu, Komisi IX DPR RI mendesak pemerintah segera memperbaiki sistem pendataan kasus kematian akibat Covid-19.
“Saya menilai bahwa data kematian menjadi indikator penting dalam evaluasi PPKM dan kebijakan penanganan Covid secara keseluruhan,” tandas Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay, Sabtu (14/8/2021).
Untuk diketahui, pemerintah menghilangkan indikator kematian untuk sementara waktu, selama tim khusus merapikan data-data yang menyebabkan terjadinya anomali tingginya kasus kematian Covid-19 di Indonesia. Anomali itu terjadi, mengingat saat ini kasus Covid-19 sudah mulai melandai setelah terjadi lonjakan luar biasa pada Juni lalu. Namun di sisi lain, laporan kematian masih tetap tinggi.
Baca Juga: Sistem Ganjil-Genap di Jakarta Menyesuaikan Perpanjangan PPKM
Ketua F-PAN DPR itu menilai, anomali terjadi karena pencatatan data yang kurang baik.
“Akibat data yang masuk merupakan akumulasi dari bulan-bulan sebelumnya, akhirnya informasi kasus kematian Covid-19 menjadi bias dan menimbulkan distorsi dalam penilaian,” jelasnya.
Karena itu, bagi Saleh, pemerintah harus sesegera mungkin membenahi sistem pendataan kasus kematian akibat Covid-19.
Baca Juga: Jelang PON dan Peparnas, Polda Papua Persiapkan Rekayasa Lalu Lintas
“Pencatatan data yang masuk dari berbagai daerah harus bersifat real time supaya valid dan bisa dijadikan rujukan dalam penanganan pandemi Covid-19” sambungnya.
Legislator dapil Sumut II itu menegaskan, pencatatan data yang tidak real time menyebabkan munculnya kesalahan data indikator kematian akibat laporan data menumpuk dan dilakukan secara dicicil. Bahkan data yang masuk adalah akumulasi data dari bulan-bulan sebelumnya. Imbasnya, terjadi penilaian yang kurang akurat terhadap level PPKM di suatu daerah.
Dia menggarisbawahi bagaimana semua negara selalu mengumumkan kondisi penanganan Covid-19 secara aktual, termasuk rincian jumlah orang yang terpapar virus. Negara-negara lain juga selalu melaporkan berapa banyak warganya yang sedang dirawat, yang sudah sembuh, dan yang meninggal dunia akibat Covid-19.
Baca Juga: Siap-siap Warna Plat Kendaraan Anda Diganti Kepolisian
"Kalau angka kematian nanti dikeluarkan dari indikator evaluasi, malah orang nanti akan menyoal. Dikhawatirkan orang akan berpikir ada sesuatu yang disembunyikan. Menurut saya, lebih baik tetap dimasukkan sebagai indikator. Sekali lagi, datanya yang diperbaiki,” desak Saleh lagi. ***