MAKASSAR, klikaktual.com - Kementerian Agama mengusulkan pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren. Pembentukan unit eselon I guna mengurus kebijakan dan layanan pondok pesantren ini merupakan salah satu langkah dalam Peta Jalan Kemandirian Pesantren.
Hal ini dikemukakan Staf Khusus Menteri Agama Nuruzzaman saat menjadi narasumber dalam Orientasi Manajemen Pengembangan Pondok Pesantren, di Makassar, Sulawesi Selatan. "Dalam waktu dekat pesantren tidak lagi diurusi oleh direktorat saja, namun kemenag telah berupaya untuk membentuk satu Dàirektorat Jenderal tersendiri, sehingga posisi pesantren akan menjadi jauh lebih strategis," ungkap Nuruzzaman, Senin (7/6/2021).
"Usul dan pengajuannya kini sedang berproses di Kementerian PAN dan RB, semoga tahun ini dapat direalisasikan," lanjut Nuruzzaman seperti dilansir laman resmi Kemenag.
Sebelumnya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas telah menetapkan Kemandirian Pesantren sebagai salah satu program prioritas Kemenag di bawah kepemimpinannya. Nuruzzaman menjelaskan, hal ini menjadi wujud implementasi UU Nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren, sekaligus menjawab mandatori tugas yang diberikan Presiden Jokowi kepada Menag Yaqut.
BACA JUGA: Jamaah yang Tarik Dana Haji Tidak Bisa Berhaji Seumur Hidup, Benarkah?
"Ini menjadi alasan utama mengapa Menteri Agama berkepentingan meluaskan jangkauan, serta menjadikan pesantren menjadi satu dari tujuh program prioritasnya saat ini," jelas Nuruzzaman.
Ia menambahkan, saat ini pesantren membutuhkan sentuhan kebijakan yang lebih intensif. Karena, tidak kurang dari 32 ribu Pondok Pesantren telah tersebar di seluruh Indonesia.
"Bahkan kenaikan signifikan terjadi setahun yang lalu. Sekitar 30% pesantren hadir mengisi ruang pendidikan, dakwah dan pemberdayaan di tengah-tengah masyarakat kita," imbuh Nuruzzaman.
Selain menyiapkan Pembentukan Ditjen Pesantren, Kemenag juga terus mengupayakan rekognisi terhadap pesantren terutama bagi pesantren salaf.