JAKARTA, Klikaktual.com- Data kematian akibat Covid-19 yang dirilis pemerintah diragukan. Hal itu dikatakan Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto. Dia pun mengingatkan pemerintah agar berhati-hati merilis data kematian Covid-19 secara nasional.
Mulyanto mengatakan pemerintah harus jujur dan transparan agar proses penanggulangan Covid-19 di Indonesia dapat dilaksanakan secara tepat.
“Pemerintah jangan main-main soal data ini. Covid-19 ini merupakan pandemi global, di mana setiap data yang dipublikasikan di suatu negara disorot dan dijadikan acuan oleh negara lain,” tegas Mulyanto, dikutip dari laman resmi DPP PKS, Selasa malam (7/9/2021).
Baca Juga: Ribut-ribut Varian Baru Covid-19, Apa itu Varian Mu?
“Ini bukan semata-mata soal transparansi jumlah korban jiwa akibat Covid-19 tapi juga menyangkut nama baik bangsa Indonesia di mata dunia internasional. Jangan sampai dunia menganggap Indonesia tidak jujur terkait data kematian Covid-19,” tambah Mulyanto.
Sebelumnya pemerintah merilis data kematian akibat Covid-19 per tanggal 5 September 2021 sebanyak 135.861 jiwa. Namun The Economist memperkirakan data kematian akibat Covid-19 di Indonesia lebih besar lagi yaitu 280 ribu hingga 1,1 juta orang atau 500 persen dari angka resmi pemerintah.
Beberapa hari sebelumnya Malaysia juga mempertanyakan penurunan jumlah penyebaran dan kematian akibat Covid-19 di Indonesia. Malaysia heran data terkait Covid-19 yang disampaikan Indonesia lebih rendah dari Malaysia.
Baca Juga: Aturan Resepsi Pernikahan di Wilayah PPKM Level 2, 3, dan 4
Padahal sebelumnya jumlah kasus Covid-19 Indonesia lebih tinggi dari Malaysia. Di sinilah Mulyanto meminta pemerintah lebih teliti.
“Harusnya pemerintah mengkonsolidasikan data kematian Covid-19 ini lebih teliti dengan mengggunakan metoda dan parameter yang standar,” kata Mulyanto.
Seperti diketahui sebelumnya pemerintah ingin mengeluarkan indikator kematian dari parameter penilai Covid-19 karena dianggap bercampur dengan data kematian lain atau inakurasi. Belum lagi termasuk munculnya kasus kebocoran data vaksin, bahkan di dalamnya termuat data vaksin Presiden Jokowi.
Baca Juga: Nafa Urbach Geram Diteror Pinjol: Kalian Ngalamin Juga Gak Sih?
“Di lapangan, tetutama di pedesaan, ada kecenderungan kematian covid-19 ditutupi sebagai kematian biasa, karena masyarakat tidak ingin penanganan jenazah korban termasuk penguburannya menjadi berbelit-belit," katanya.
"Jadi memang cukup masuk akal kalau data kematian covid-19 yang disajikan pemerintah lebih kecil dari angka yang sesungguhnya,” lanjut Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan tersebut.