KLIKAKTUAL.COM - Bupati Cirebon Imron Rosyadi, mendorong seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayahnya untuk segera menuntaskan proses Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi (SLHS).
Agar pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan lancar dan sesuai target nasional.
Hal itu dikatakan Imron saat memimpin rapat koordinasi lintas sektoral bersama Sekretaris Daerah, para kepala SPPG dan ahli gizi di masing-masing SPPG, bertempat di Ruang Paseban Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.
Ia menegaskan, program MBG merupakan salah satu strategi pemerintah pusat untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045, dengan memastikan masyarakat memperoleh asupan gizi yang cukup dan aman.
"Negara yang maju harus disiapkan sumber daya manusianya. SDM yang sehat dan cerdas hanya bisa tercapai jika masyarakat mendapatkan makanan bergizi," kata Imron, dikutip dalam rilisnya, pada hari Senin, 27 Oktober 2025.
Menurut Imron, keberhasilan program tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan kesehatan masyarakat.
Tetapi juga mampu membangkitkan ekonomi daerah melalui pemberdayaan UMKM, petani, dan peternak lokal sebagai pemasok bahan baku makanan.
"SPPG diharapkan membeli bahan baku dari petani dan pelaku usaha di sekitarnya. Dengan begitu, ekonomi lokal ikut tumbuh," ujarnya.
Imron juga meminta seluruh pihak yang terlibat, termasuk Dinas Kesehatan dan koordinator wilayah program gizi, untuk memastikan proses sertifikasi SLHS berjalan cepat tanpa kendala administrasi yang berlarut.
"Program yang bagus dari pemerintah pusat ini jangan sampai terhambat hanya karena persoalan teknis. Semua pihak harus bekerja sama dan saling berkoordinasi," tegasnya.
Ia menekankan pentingnya pengawasan dan komunikasi antarlembaga agar pelaksanaan program MBG di Kabupaten Cirebon berjalan efektif dan tidak menimbulkan kekhawatiran pada masyarakat.
"Seluruh yang terlibat harus bekerja dengan baik, berkoordinasi, dan memastikan distribusi makanan bergizi ini benar-benar bermanfaat bagi anak-anak," ucapnya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Hendra Nirmala menyebutkan, dari 48 SPPG yang mengajukan SLHS, baru 22 yang telah diterbitkan. Sementara 26 lainnya masih dalam proses inspeksi Dinas Kesehatan.
Ia menjelaskan, sejumlah SPPG masih harus memenuhi berbagai persyaratan seperti kepemilikan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), peralatan dapur berbahan stainless steel, hingga pengelolaan sampah yang sesuai standar kesehatan.