Selain kendala teknis, Hendra menyoroti kurangnya komunikasi antara koordinator wilayah dari pihak penyelenggara program gizi nasional dan pemerintah daerah, yang membuat beberapa SPPG terlambat dalam proses pengajuan.
"Kami tetap berkomitmen mendukung penuh pelaksanaan program MBG sebagai upaya meningkatkan kesehatan masyarakat dan menciptakan generasi yang produktif serta berdaya saing tinggi," tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Eni Suhaeni menyampaikan, total SPPG yang direncanakan mencapai 179 unit.
Dari jumlah itu, sebanyak 45 unit telah beroperasi, 44 unit siap diluncurkan, dan 48 unit tengah mengajukan SLHS. Setiap SPPG menargetkan melayani 3.000-4.000 penerima manfaat.
"Penerima manfaat program MBG meliputi siswa TK/PAUD, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, peserta SLB, ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita," ucapnya.
Untuk mempercepat penerbitan sertifikasi, Dinas Kesehatan telah melakukan sejumlah langkah seperti pembinaan kepada SPPG, inspeksi kesehatan lingkungan, pelatihan keamanan pangan bagi penjamah makanan.
Serta juga pemeriksaan sampel air, makanan, dan peralatan memasak bekerja sama dengan Laboratorium Kesehatan Daerah.
Dinas Kesehatan memberikan sejumlah saran, di antaranya agar SPPG meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait, segera menuntaskan proses sertifikasi, serta melaporkan segera jika terjadi kasus keracunan makanan untuk dilakukan penanganan bersama fasilitas kesehatan.***
