Jakarta, Klikaktual.com - Sidang Paripurna DPR RI menjadi lebih hidup ketika Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangan tajam soal pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jumat, 15 Agustus 2025. Bukan sekadar kritik, Prabowo langsung menembakkan sejumlah perintah untuk membenahi perusahaan pelat merah tersebut.
Di awal pidatonya, Prabowo menyoroti praktik pemberian tantiem bonus tahunan untuk direksi dan komisaris bahkan saat BUMN mengalami kerugian.
“Ini akal-akalan. Istilahnya pun sengaja dibuat asing supaya rakyat nggak paham,” ucapnya. Ia bahkan mengungkap ada komisaris yang hanya rapat sebulan sekali, tapi menerima tantiem hingga Rp40 miliar setahun.
Baca Juga: KPK Panggil Pejabat Bank Indonesia Terkait Kasus Dana CSR BI-OJK
Prabowo menegaskan, mulai sekarang, direksi dan komisaris BUMN yang merugi tidak akan menerima tantiem. “Kalau keberatan, silakan mundur. Banyak anak muda yang mampu menggantikan,” tegasnya di hadapan anggota dewan.
Bukan hanya soal bonus, Prabowo juga mengkritik jumlah komisaris yang dianggap berlebihan. “Komisaris itu maksimal enam orang. Idealnya empat atau lima saja,” ujarnya. Instruksi ini disampaikan kepada Danantara, lembaga yang bertugas mengawasi BUMN, agar segera merampingkan jajaran pengurus.
Dengan aset BUMN yang nilainya lebih dari USD 1.000 triliun, Prabowo ingin kontribusi nyata bagi APBN. Targetnya, minimal USD 50 miliar per tahun, atau setara sekitar Rp 800 triliun, masuk ke kas negara. Ia juga menetapkan standar kesehatan perusahaan yakni return on asset (ROA) minimal 5 persen.
Baca Juga: Presiden Prabowo Beri Instruksi untuk Rampungkan Proyek Kereta Cepat Jakarta–Surabaya
Pernyataan Prabowo ini bukan hanya kritik, tapi juga sinyal kuat bahwa pemerintah ingin BUMN benar-benar dikelola layaknya perusahaan profesional, bukan lumbung jabatan atau tempat parkir para pejabat.
Kebijakan ini diyakini akan memicu reaksi beragam. Sebagian publik menyambut positif langkah tegas ini sebagai wujud reformasi BUMN. Namun, di sisi lain, tak sedikit yang memprediksi adanya resistensi dari pihak-pihak yang selama ini diuntungkan oleh sistem lama.
“Kita harus berani. Kalau kita mau Indonesia maju, BUMN harus sehat, efisien, dan memberi manfaat sebesar-besarnya untuk rakyat," ujarnya. (Syamsi Wajkumar)