Jakarta, Klikaktual.com - Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, didampingi Sekretaris Daerah, Agus Mulyadi, turut hadir dalam acara peluncuran aplikasi Real Time Monitoring Village Management Funding, atau Jaga Desa, yang digelar oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Lembur Pakuan, Kabupaten Subang, pada Selasa, 29 Juli 2025 malam.
Kehadirannya menegaskan dukungan penuh Pemerintah Kota Cirebon, terhadap inovasi pengawasan keuangan desa dan kelurahan berbasis teknologi digital.
Peluncuran aplikasi Jaga Desa, menjadi bagian dari upaya terintegrasi dalam memperkuat pengawasan terhadap penggunaan dana publik di tingkat lokal.
Baca Juga: Tunjangan Anak Bagi Pensiunan PNS Tidak Bisa Dibayarkan Kalau.....
Wali Kota Cirebon Effendi Edo menyampaikan Pemerintah Kota Cirebon memandang aplikasi ini sebagai langkah strategis yang sejalan dengan prinsip tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
"Kami sangat mendukung peluncuran aplikasi Jaga Desa, yang memungkinkan pengawasan terhadap dana desa dan kelurahan dilakukan secara real time. Ini merupakan inovasi penting dalam memperkuat sistem pelaporan dan akuntabilitas keuangan daerah," ujarnya.
Ia juga menambahkan, pelaksanaan pengawasan berbasis digital ini, selaras dengan kebijakan Pemerintah Kota Cirebon.
Baca Juga: PB PASI Harap Dukungan Pemerintah Agar Indonesia Tuan Rumah Kejuaraan Asia U-18 2027
Dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran, serta mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Skema apresiasi seperti Anugerah Gapura Sri Baduga dari Pemprov Jawa Barat, merupakan contoh baik yang dapat mendorong kinerja optimal di tingkat kelurahan dan desa," tuturnya.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menekankan, implementasi aplikasi ini merupakan wujud nyata upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam manajemen dana desa.
Baca Juga: Menpora Dito Yakin PSSI Evaluasi Timnas Indonesia U-23 Jelang SEA Games Thailand
Menurutnya, penguatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa mutlak diperlukan, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan dan pemanfaatan teknologi digital.
"Para kepala desa perlu memiliki pemahaman yang kuat tentang manajemen keuangan yang akuntabel. Oleh karena itu, digitalisasi pengelolaan menjadi keharusan, sekaligus sebagai sarana meningkatkan kualitas layanan publik di tingkat desa," ujar Gubernur.
Ia juga menyoroti menurunnya wibawa dalam kepemimpinan di tingkat desa, yang menurutnya turut berdampak pada efektivitas pembangunan di wilayah pedesaan.