Termasuk mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Hukum dan HAM melalui Kanwil Jawa Barat serta Gubernur Jawa Barat.
"Kami pastikan bahwa seluruh tahapan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," jelas Edo.
Edo menegaskan pentingnya tindak lanjut setelah persetujuan Raperda ini. Ia menginstruksikan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah, untuk segera menyiapkan langkah operasional dan regulasi turunan yang dibutuhkan, seperti Peraturan Kepala Daerah dan petunjuk teknis.
"Perda bukan sekadar produk hukum, tapi harus hadir dalam bentuk layanan konkret yang dirasakan langsung oleh warga," tegasnya.
Edo mengingatkan, kekuatan sebuah regulasi akan sangat bergantung pada pelaksanaannya.
Untuk itu, ia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor, kepemimpinan teknis, dan semangat birokrasi yang berorientasi pada hasil.
"Mari pastikan bahwa kebijakan ini berdampak nyata dan positif bagi masyarakat," ujarnya.