Selain itu, SMSI juga menekankan, media bisa berperan menjadi jembatan antara rakyat dan pemerintah.
"Setelah terjadi kerusuhan dan berkembang jadi situasi yang mengancam, Pemerintah tetap harus menuntaskan kasus-kasus penting yang menjadi perbincangan dan mendapatkan atensi publik," ujar Prof Henri Subiakto.
"Jangan sampai hilang karena ada demo-demo ini," sambungnya.
Dewan Penasehat, Profesor Taufiqurahman, juga menyampaikan pandangannya, gerakan dan aksi-aksi massa yang terjadi harus tetap dipandang sebagai ekspresi demokrasi.
Meski begitu, SMSI dipandang penting untuk menyuarakan stop kekerasan, stop provokasi dan agitasi untuk memecah belah bangsa.
"SMSI perlu menampilkan berita-berita yang solutif, meredakan. Informasi yang disajikan media siber hendaknya meneduhkan, bukan menambah perpecahan. SMSI memiliki peran strategis untuk memastikan hal itu," tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, SMSI akan menggelar Rapat Pleno Nasional pada hari ini, Rabu, 3 September 2025.
Rapat pleno ini, akan melibatkan pengurus SMSI dari seluruh daerah, untuk menghimpun informasi, pandangan, dan aspirasi terkait situasi di wilayah masing-masing.
Firdaus menambahkan, rapat pleno tersebut akan menjadi forum konsolidasi besar bagi SMSI untuk merumuskan sikap organisasi.
Dari hasil rapat pleno nasional itu, SMSI akan menyampaikan pernyataan sikap resmi pada hari Jumat, 5 September 2025.
Pernyataan ini diharapkan menjadi refleksi, sekaligus rekomendasi bagi pemerintah dan masyarakat pers untuk menata kehidupan berbangsa yang lebih stabil, aman, dan demokratis.
Dengan proses yang panjang dan melibatkan banyak pihak, SMSI berharap pernyataan sikap yang akan lahir bukan sekadar respons sesaat.
Melainkan sebuah dokumen moral yang mewakili aspirasi bersama, menjaga keutuhan bangsa, dan memperkuat demokrasi.*
