Klikaktual.com - Gelombang protes besar-besaran di Kabupaten Pati menjadi sorotan nasional. Ribuan warga turun ke jalan menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 %, kebijakan yang memicu amarah dan mendorong tuntutan pengunduran diri Bupati Pati, Sudewo. Di tengah situasi panas ini, pengamat politik Rocky Gerung angkat bicara dengan kritik yang tajam.
Pada tanggal 10–13 Agustus 2025, jalanan Pati dipenuhi massa aksi yang jumlahnya diperkirakan mencapai 85.000–100.000 orang. Mereka tidak hanya menolak kenaikan PBB, tetapi juga mempersoalkan sejumlah kebijakan yang dinilai memberatkan rakyat. Aksi ini mendorong DPRD membentuk panitia khusus untuk menyelidiki kebijakan dan kinerja Bupati Sudewo.
Rocky menilai protes ini bersifat frontal karena Bupati dinilai menantang rakyat dan tidak peka terhadap kondisi sosial-ekonomi. Menurutnya, jika pejabat di daerah lain melakukan hal serupa, bukan mustahil gelombang protes akan menular ke wilayah lain.
Dalam wawancara terpisah, Rocky menyebut salah satu masalah terbesar di Indonesia adalah minimnya budaya malu di kalangan pejabat.
“Kultur feodal membuat pemimpin merasa aman di balik jabatan, meski legitimasi moralnya sudah terkikis,” ujarnya.
Ia menilai pejabat seharusnya tahu kapan saat yang tepat untuk mundur demi menjaga kehormatan.
Rocky menyebut kenaikan PBB 250 % sebagai kebijakan konyol yang justru menambah beban rakyat di tengah krisis. Ia mengkritik Bupati yang tetap arogan meski akhirnya membatalkan kenaikan pajak dan meminta maaf.
“Kemarahan rakyat itu bukan sekadar emosi, itu pesan langit. Kalau diabaikan, bisa menjadi gelombang yang lebih besar,” tegas Rocky.
Rocky menilai kemarahan warga Pati adalah refleksi keresahan yang lebih luas terhadap kebijakan publik yang tidak peka. Ia mendorong pejabat untuk lebih bijak, terbuka pada kritik, dan menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan politik pribadi.
Rocky juga mengingatkan bahwa ketidakpuasan publik seperti di Pati bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat di daerah lain untuk bersuara.
“Kalau satu daerah berani melawan kebijakan yang tidak adil, daerah lain akan merasa punya hak yang sama,” katanya.
Melalui berbagai media, Rocky berulang kali menekankan bahwa pemimpin tidak boleh menganggap kemarahan rakyat sebagai ancaman, melainkan sebagai bentuk partisipasi politik yang sah.
“Kalau pemimpin mendengar dan menghormati rakyatnya, tidak akan ada alasan untuk turun ke jalan,” ujarnya. (Syamsi Wajkumar)
